UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

UI - Skripsi (Membership) :: Kembali

Judul Upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakan terhadap putusan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan nomor: 02/Pid.B/TPK/201 /PN.JKT.PST atas nama terdakwa R. Saleh Abdul Malik dkk).
Nomor Panggil S63956
Pengarang
Pengarang/kontributor lain
Penerbitan 2016
Program Studi
Kata Kunci asas legalitas · pihak ketiga yang tidak diperkarakan · pidana tambahan · keninjauan kembali. ·
 Info Lainnya
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text (rdacontent)
Tipe Media unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
Tipe Carrier volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Deskripsi Fisik xi, 159 pages ; 28 cm
Naskah Ringkas
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • File Digital: 1 (Membership)
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
  • Tampilan MARC
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
S63956 14-17-478796933 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20449016
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakan
terhadap Putusan Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini
dikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai Pihak Ketiga Yang
tidak diperkarakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahas
mengenai Pihak Ketiga Yang Tidak Diperkarakan tersebut seharusnya tidak dapat
dijatuhi Pidana Tambahan Uang Pengganti.


ABSTRACT
This thesis discusses about the judicial remedy for verdict of additional punishment
which can be submitted by third party who are not prosecuted in corruption cases.
This is because of the legal vacuum regarding the third party who are not prosecuted
in corruption cases. This thesis discusses about the third party who are not prosecuted
should not be punished with additional punishment in a form of money substitute.
004
020
022
040LibUI ind rda
041Ind
049[14-17-478796933]
053[14-17-478796933]
082
090S63956
100Galatia Manahan, author
110
111
240
245|a Upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakan terhadap putusan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan nomor: 02/Pid.B/TPK/201 /PN.JKT.PST atas nama terdakwa R. Saleh Abdul Malik dkk). |c
246
250
260
260|a |b |c 2016
270
300xi, 159 pages ; 28 cm
310
321
336text (rdacontent)
337unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
338volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
340
362
490
500
502Skripsi
504pages 160-168
515
520ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai upaya hukum pihak ketiga yang tidak diperkarakan terhadap Putusan Pidana Tambahan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai Pihak Ketiga Yang tidak diperkarakan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Skripsi ini membahas mengenai Pihak Ketiga Yang Tidak Diperkarakan tersebut seharusnya tidak dapat dijatuhi Pidana Tambahan Uang Pengganti.
ABSTRACT
This thesis discusses about the judicial remedy for verdict of additional punishment which can be submitted by third party who are not prosecuted in corruption cases. This is because of the legal vacuum regarding the third party who are not prosecuted in corruption cases. This thesis discusses about the third party who are not prosecuted should not be punished with additional punishment in a form of money substitute.
533
534
536
546Bahasa Indonesia
590[Deposit]
650
653asas legalitas; pihak ketiga yang tidak diperkarakan; pidana tambahan; keninjauan kembali.
700Pangaribuan, Luhut M.P., supervisor; Junaedi, examiner; Hasril Hertanto, examiner; Sri Laksmi Anindita, examiner; Sonyendah Retnaningsih, examiner
710Universitas Indonesia. Fakultas Hukum
711
850Universitas Indonesia
852Perpustakaan UI, Lantai 3
856
866
900
902
903[]