UI - Disertasi (Membership) :: Kembali

UI - Disertasi (Membership) :: Kembali

Judul Konvensi hukum laut 1982 dan masalah hak lintas kapal asing
Nomor Panggil D1146
Pengarang
Pengarang/kontributor lain
Penerbitan 1989
Program Studi
 Info Lainnya
Sumber Pengatalogan LibUI ind rda
Tipe Konten text (rdacontent)
Tipe Media unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
Tipe Carrier volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Deskripsi Fisik xxvi, 417 pages ; 28 cm
Naskah Ringkas
Lembaga Pemilik Universitas Indonesia
Lokasi Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • File Digital: 1 (Membership)
  • Ulasan
  • Sampul
  • Abstrak
  • Tampilan MARC
Nomor Panggil No. Barkod Ketersediaan
D1146 07-17-241082311 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20461151
ABSTRAK
Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional telah
berhasil menyelesaikan tugasnya yang sangat berat untuk
menyusun suatu perangkat pengaturan hukum yang baru tentang
segala aspek penggunaan laut serta kekayaan yang terkandung
di dalamnya. Hasi1 dari usaha-usaha tersebut kemudian
dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian antar negara yang
dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut 1982.

Selain menggambarkan usaha dari masyarakat internasional
untuk mengkod1fikasikan ketentuan-ketentuan hukum
laut yang telah ada, dan menggambarkan suatu perkembangan
yang progresif dalam hukum internas1onal, Konvensi ini juga
menggambarkan usaha pembentukan perangkat ketentuanketentuan,
prinsip-prinsip, dan lembaga-lembaga hukum laut
yang baru.

Dengan selesainya perumusan Konvensi Hukum Laut 1982,
perjuangan Indonesia di forum internasional telah sampai
kepada tingkat kemantapan kedudukan Indonesia sebagai suatu
negara kepulauan. Hal ini berarti bahwa negara kepulauan
yang telah diproklamirkan oleh Indonesia pada tanggal 13
Desember 1957 tersebut telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 17 tahun
1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law
of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia telah
menyatakan dirinya terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi
tersebut. Oleh karena itu langkah selanjutnya bagi Indonesia
adalah melaksanakan dan menuangkannya kedalam peraturan
perundang-undangan nasional.

Salah satu penggunaan laut yang dapat menimbulkan
sengketa adalah tentang hak lintas bagi kapal-kapal asing
pada perairan yang berada dibawah yuirisdiksi suatu nagaira.
Yang paling kontirovers ial dan sensitif dairi masalah ini
adalah mengenal hak lintas bagi kapal-kapal perang. Dewasa
ini sebagai akibat perluasan laut teritorial banyak selat-selat
strategis yang tadinya merupakan bagian dari laut
lepas, kini menjadi bagian dari laut teritorial bahkan laut
pedalaman suatu negara.

Perubahan status wilayah perairan yang selama ini
merupakan bagian dari laut lepas menjadi perairan yang
berada di bawah yurisdiksi nasional suatu negara, telah
menimbulkan permasalahan baru tentang hak lintas bagi
kapal-kapal asing, khususnya kapal-kapal perang, seperti :
apakah diperlukan izin dari negara pantai terlebih dahulu ?
Atau apakah negara pantai dapat menetapkan persyaratan hanya
untuk memberitahukan terlebih dahulu sebelum kapal-kapal
perang berlayar melalui selat yang terletak pada laut
teritorialnya ? Atau, apakah persyaratan-persyaratan tadi
tidak diperlukan sama sekali.

Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional
selama ini sangat menguntungkan baik bagi armada kapal-kapal
niaga maupun armada kapal-kapal perang, karena sangat menghemat
biaya dan waktu. Sebaliknya, bagi negara-negara yang
berbatasan dengan selat-selat demikian (disebut negara tepi
atau negara pantai), suatu pelayaran bebas pada jalur laut
yang sebagian besar sempit dan ramai, akan menjadi masalah
terutama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan
lingkungan, dan pertahanan-keamanan. Keadaan demikian mengakibatkan
negara-negara pantai menghendaki pengaturan yang
lebih ketat terhadap pelayaran melalui selat maupun lintas
penerbangan di atasnya.

Di lain pihak negara-negara maritim besar dengan
Repentingan-kepentingan militernya, secara global ingin
menerapkan rejim pelayaran yang bebas bagi kapal-kapal
perang (termasuk j uga kapal selam) serta pesawat-pe.sawat
udara militer mereka melalui selat-selat yang dianggap sangat strategis bagi Repentingan-kepentingannya.

Di dalam hukum laut selama ini, masalah ini belum mendapatkan
pengaturannya secara pasti. Baik Konvensi Jenewa
tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, maupun Kon
vensi Hukum Laut 1982 masih mengandung ketentuan-ketentuan
yang tidak jelas, dan dapat menimbulkan tafsiran yang
berbeda-beda.

Masalah hak 1intas bagi kapal asing melalui perairan
yang berada di bawah yurisdiksi nasional ini sangat penting
bagi Indonesia. Pentingnya perairan Indonesia bagi pelayaran
internasional telah dibuktikan dengan kenyataan bahwa lalu
1intas pelayaran di kawasan ini (Asia Tenggara, yang menghubungkan
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) akan melalui
perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia.

Meningkatnya intensitas pelayaran kapal-kapal perang
dari negara-negara adidaya beserta sekutu-sekutunya, menumbuhkan
kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya adu kekuatan
dan konfrontasi di laut terutama pada perairan yang mrupakan
bagian dari wilayah Indonesia.

Pada perairan Indonesia diketahui ada kurang lebih enam
buah selat yang selama ini banyak digunakan untuk pelayaran
Internasional, yaitu Selat Malaka. Selat Singapura, Selat
Lombok, Selat Ombal-Wetar dan Selat Makasar. Yang paling penting di antaranya adalah Selat Malaka dan Selat Singapura. Selain penting bagi strategi militer, Selat Malaka-Singapura juga mempunyai arti ekonomis yang sangat
tinggi baik bagi negara-negara tepinya maupun bagi negaranegara pemakai alur pelayaran ini.

Dewasa ini hak 1intas bagi kapal-kapal asing telah mendapatkan
pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan
nasional, sedangkan hukum laut internasional telah mengalami
perubahan-perubahan yang mendasar.

Konvensi Jenewa tentang Laut Territorial dan Jalur Tambahan
1958 merumuskan pengaturan tentang masalah ini ke
dalam ketentuan-ketentuan tentang 1intas damai melalui laut
teritorial. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat 4 hak 1intas
damai melalui selat demikian tidak dapat ditangguhkan.

Dari Rancangan Pasal-Pasal yang diajukan ke muka sidang
UN Sea-bed Comm i ttee maupun Konperensi Hukum Laut III terlihat
bahwa negara-negara maritim maju menghendaki hak 1in
tas bebas baik bagi pelayaran maupun penerbangan melalui
selat. Dalam pada itu negara-negara selat menghendaki rejim
yang berlaku adalah rejim 1intas damai tanpa adanya
penangguhan (non suspension') dan tidak disertai dengan hak
1intas penerbangan.

Perdebatan tentang masalah ini pada Konperensi Hukum
Laut III berkisar pada posisi yang berbeda antara negaranegara
maritim besar dan negara-negara pantai. Di satu
fihak, negara-negara maritim besar menghendaki adanya
keseimbangan kekuatan (.balance of power) dalam bentuk perlindungan
terhadap kepentingan militer dan politik masingmasing
negara yang saling bersaing. Di lain fihak, negaranegara
tepi selat, yang sebagian besar merupakan negaranegara
yang ^Pdan^a berkembang, menghendaki dit_egakkannya
kedaulatan negara pantai atas selat serta berusaha menghindari
adanya ancaman-ancaman militer maupun politik.

Di dalam perkembangannya kemudian jarak antara posisi
negara-negara kepulauan dan negara-negara maritim besar ini
semakin mendekat dengan adanya perubahan sikap dari kedua
belah pihak. Pada akhirnya Konvensl Hukum Laut 1982 mengandung
tiga macam jenis hak lintas bagi kapal asing# yaitu c
(1) hak lintas damai;
(2) hak lintas transit; dan
(3) hak lintas alur laut kepulauan.

Dewasa ini di Indonesia pengaturan tentang hak lintas
kapal asing melalui perairan Indeonesia diatur dalam UU No.
4/Prp. tahun 1960 dan PP No. 8 Tahun 1962 yang memuat
jaminan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di Perairan
Indones ia.

Menurut Memori Penjelasan terhadap UU No. 4/Prp. tahun
1960, di perairan pedalaman (dalam pengertian Konvensi yang
baru, disebut perairan kepulauan) jaminan tersebut tidak
diberikan dalam bentuk hak (.righf) melainkan hanya sebagai
suatu kelonggaran (priveJege) saja. Hal ini berarti bahwa
sebagai negara pantai Indonesia daoat mencabut kembali
kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ini.

Kapal-kapal perang dapat berlayar melalui alui: alur
laut yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan
Laut. Di luar alur-alur laut tersebut, hak lintas damai oleh
kapal-kapal perang dan kapal-kapal pemerintah bukan kapal
niaga asing, memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut. Pemerintah Indonesia sampai
saat ini belum menetapkan alur-alur laut demikian.
Khusus bagi kapal-kapal selam asing yang berlayar melalui
perairan Indone_sia diharuskan untuk berlayar di atas permukaan
air.
004
020
022
040LibUI ind rda
041ind
049[07-17-241082311]
053[07-17-241082311]
082
090D1146
100Etty Roesmaryati Agoes, author
110
111
240
245|a Konvensi hukum laut 1982 dan masalah hak lintas kapal asing |c
246
250
260
260|a |b |c 1989
270
300xxvi, 417 pages ; 28 cm
310
321
336text (rdacontent)
337unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
338volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
340
362
490
500
502Disertasi
504pages 398-417
515
520ABSTRAK
Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional telah berhasil menyelesaikan tugasnya yang sangat berat untuk menyusun suatu perangkat pengaturan hukum yang baru tentang segala aspek penggunaan laut serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hasi1 dari usaha-usaha tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian antar negara yang dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut 1982.

Selain menggambarkan usaha dari masyarakat internasional untuk mengkod1fikasikan ketentuan-ketentuan hukum laut yang telah ada, dan menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internas1onal, Konvensi ini juga menggambarkan usaha pembentukan perangkat ketentuanketentuan, prinsip-prinsip, dan lembaga-lembaga hukum laut yang baru.

Dengan selesainya perumusan Konvensi Hukum Laut 1982, perjuangan Indonesia di forum internasional telah sampai kepada tingkat kemantapan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Hal ini berarti bahwa negara kepulauan yang telah diproklamirkan oleh Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 tersebut telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) pada tanggal 31 Desember 1985, Indonesia telah menyatakan dirinya terikat oleh ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut. Oleh karena itu langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah melaksanakan dan menuangkannya kedalam peraturan perundang-undangan nasional.

Salah satu penggunaan laut yang dapat menimbulkan sengketa adalah tentang hak lintas bagi kapal-kapal asing pada perairan yang berada dibawah yuirisdiksi suatu nagaira. Yang paling kontirovers ial dan sensitif dairi masalah ini adalah mengenal hak lintas bagi kapal-kapal perang. Dewasa ini sebagai akibat perluasan laut teritorial banyak selat-selat strategis yang tadinya merupakan bagian dari laut lepas, kini menjadi bagian dari laut teritorial bahkan laut pedalaman suatu negara.

Perubahan status wilayah perairan yang selama ini merupakan bagian dari laut lepas menjadi perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasional suatu negara, telah menimbulkan permasalahan baru tentang hak lintas bagi kapal-kapal asing, khususnya kapal-kapal perang, seperti : apakah diperlukan izin dari negara pantai terlebih dahulu ? Atau apakah negara pantai dapat menetapkan persyaratan hanya untuk memberitahukan terlebih dahulu sebelum kapal-kapal perang berlayar melalui selat yang terletak pada laut teritorialnya ? Atau, apakah persyaratan-persyaratan tadi tidak diperlukan sama sekali.

Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional selama ini sangat menguntungkan baik bagi armada kapal-kapal niaga maupun armada kapal-kapal perang, karena sangat menghemat biaya dan waktu. Sebaliknya, bagi negara-negara yang berbatasan dengan selat-selat demikian (disebut negara tepi atau negara pantai), suatu pelayaran bebas pada jalur laut yang sebagian besar sempit dan ramai, akan menjadi masalah terutama di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan pertahanan-keamanan. Keadaan demikian mengakibatkan negara-negara pantai menghendaki pengaturan yang lebih ketat terhadap pelayaran melalui selat maupun lintas penerbangan di atasnya.

Di lain pihak negara-negara maritim besar dengan Repentingan-kepentingan militernya, secara global ingin menerapkan rejim pelayaran yang bebas bagi kapal-kapal perang (termasuk j uga kapal selam) serta pesawat-pe.sawat udara militer mereka melalui selat-selat yang dianggap sangat strategis bagi Repentingan-kepentingannya.

Di dalam hukum laut selama ini, masalah ini belum mendapatkan pengaturannya secara pasti. Baik Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958, maupun Kon vensi Hukum Laut 1982 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, dan dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.

Masalah hak 1intas bagi kapal asing melalui perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasional ini sangat penting bagi Indonesia. Pentingnya perairan Indonesia bagi pelayaran internasional telah dibuktikan dengan kenyataan bahwa lalu 1intas pelayaran di kawasan ini (Asia Tenggara, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) akan melalui perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia.

Meningkatnya intensitas pelayaran kapal-kapal perang dari negara-negara adidaya beserta sekutu-sekutunya, menumbuhkan kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya adu kekuatan dan konfrontasi di laut terutama pada perairan yang mrupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Pada perairan Indonesia diketahui ada kurang lebih enam buah selat yang selama ini banyak digunakan untuk pelayaran Internasional, yaitu Selat Malaka. Selat Singapura, Selat Lombok, Selat Ombal-Wetar dan Selat Makasar. Yang paling penting di antaranya adalah Selat Malaka dan Selat Singapura. Selain penting bagi strategi militer, Selat Malaka-Singapura juga mempunyai arti ekonomis yang sangat tinggi baik bagi negara-negara tepinya maupun bagi negaranegara pemakai alur pelayaran ini.

Dewasa ini hak 1intas bagi kapal-kapal asing telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional, sedangkan hukum laut internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.

Konvensi Jenewa tentang Laut Territorial dan Jalur Tambahan 1958 merumuskan pengaturan tentang masalah ini ke dalam ketentuan-ketentuan tentang 1intas damai melalui laut teritorial. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat 4 hak 1intas damai melalui selat demikian tidak dapat ditangguhkan.

Dari Rancangan Pasal-Pasal yang diajukan ke muka sidang UN Sea-bed Comm i ttee maupun Konperensi Hukum Laut III terlihat bahwa negara-negara maritim maju menghendaki hak 1in tas bebas baik bagi pelayaran maupun penerbangan melalui selat. Dalam pada itu negara-negara selat menghendaki rejim yang berlaku adalah rejim 1intas damai tanpa adanya penangguhan (non suspension') dan tidak disertai dengan hak 1intas penerbangan.

Perdebatan tentang masalah ini pada Konperensi Hukum Laut III berkisar pada posisi yang berbeda antara negaranegara maritim besar dan negara-negara pantai. Di satu fihak, negara-negara maritim besar menghendaki adanya keseimbangan kekuatan (.balance of power) dalam bentuk perlindungan terhadap kepentingan militer dan politik masingmasing negara yang saling bersaing. Di lain fihak, negaranegara tepi selat, yang sebagian besar merupakan negaranegara yang ^Pdan^a berkembang, menghendaki dit_egakkannya kedaulatan negara pantai atas selat serta berusaha menghindari adanya ancaman-ancaman militer maupun politik.

Di dalam perkembangannya kemudian jarak antara posisi negara-negara kepulauan dan negara-negara maritim besar ini semakin mendekat dengan adanya perubahan sikap dari kedua belah pihak. Pada akhirnya Konvensl Hukum Laut 1982 mengandung tiga macam jenis hak lintas bagi kapal asing# yaitu c (1) hak lintas damai; (2) hak lintas transit; dan (3) hak lintas alur laut kepulauan.

Dewasa ini di Indonesia pengaturan tentang hak lintas kapal asing melalui perairan Indeonesia diatur dalam UU No. 4/Prp. tahun 1960 dan PP No. 8 Tahun 1962 yang memuat jaminan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di Perairan Indones ia.

Menurut Memori Penjelasan terhadap UU No. 4/Prp. tahun 1960, di perairan pedalaman (dalam pengertian Konvensi yang baru, disebut perairan kepulauan) jaminan tersebut tidak diberikan dalam bentuk hak (.righf) melainkan hanya sebagai suatu kelonggaran (priveJege) saja. Hal ini berarti bahwa sebagai negara pantai Indonesia daoat mencabut kembali kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ini.

Kapal-kapal perang dapat berlayar melalui alui: alur laut yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut. Di luar alur-alur laut tersebut, hak lintas damai oleh kapal-kapal perang dan kapal-kapal pemerintah bukan kapal niaga asing, memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut. Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menetapkan alur-alur laut demikian. Khusus bagi kapal-kapal selam asing yang berlayar melalui perairan Indone_sia diharuskan untuk berlayar di atas permukaan air.
533
534
536
546Bahasa Indonesia
590[Deposit]
650
653
700Mochtar Kusumaatmadja, promotor; Koers, Albert W., co-promotor
710Universitas Indonesia. Fakultas Hukum
711
850Universitas Indonesia
852Perpustakaan UI, Lantai 3
856
866
900
902
903[]