001 Hak Akses (open/membership) | open |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Eko Prasojo, promotor; Zen Zanibar M.Z., co-promotor; Azhar Kasim, examiner; Bhenyamin Hoessein, examiner; Amir Santos, examiner; Salomo, Roy Valiant, examiner; Irfan Ridwan Maksum, examiner; Muchlis Hamdi, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
049 No. Barkod | 07-17-469737445 |
504 Catatan Bibliografi | |
852 Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
338 Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | RDA-Wiradha2017 |
053 No. Induk | 07-17-469737445 |
Tahun Buka Akses | |
653 Kata Kunci | dinamika partisipasi; intensitas partisipasi; undang-undang kewarganegaraan |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Dinamika partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU N0 12 tahun 2006 tentang kewarga negaraan Republik Indonesia = Public participation dynamic in law formation number 12 of 2006 on citizenship of the Republic of Indonesia |
264c Tahun Terbit | 2010 |
650 Subyek Topik | Good governance -- Participation dynamic; Citizenship -- Indonesia |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | ABSTRAK Penelitian ini dengan judul Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemilihan judul tersebut dengan pertimbangan :warganegara merupakan salah satu syarat pembentukan negara, kebijakan di bidang kewarganegaraan merupakan amanat konstitusi, permasalahan kewarganegaraan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, dan merupakan salah satu bentuk pembaruan kebijakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif untuk mengetahui 2 hal pokok yaitu dinamika partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong partisipasi. Data diperoleh dari sumber sekunder dan primer. Sumber sekunder berasal dari dokumentasi dalam bentuk cetakan dan media online, sedangkan data primer diperolah dari hasil wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu melakukan pengecekan silang terhadap data yang dikumpulkan. Analisis dilakukan simultan dengan pengumpulan data secara berulang-ulang. Setelah dilakukan analisis data, maka diperolah simpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan diperlukan dalam rangka meningkat kualitas demokrasi. Intensitas dinamika partisipasi masyarakat terjadi pada tahap persiapan, formulasi, dan paska pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan. Proses interaksi partisipasi mengikuti pola siklus kebijakan. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah aktor, media massa, lobi, soliditas masyarakat, dinamika masyarakat, dan keterbukaan. Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme menyampaikan pendapat, memberi masukan, menjawab permasalahan, menyampaikan petisi, sebagai narasumber dalam diskusi, menyusun draft rancangan undang-undang, peserta dengar pendapat dengan DPR, turut membahas rancangan undang-undang di DPR dalam rapat panitia khusus dan dalam rapat panitia kerja, ?mengawal? pembentukan undang-undang secara formal dan informal, maupun sebagai pelobi. Partisipasi merupakan salah satu unsur dalam good governance, tetapi apabila dikelola dengan baik dapat berperan sebagai pemicu terwujudnya good governance. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan dapat dijadikan acuan/benchmark dalam menciptakan good regulatory governance. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diperlukan institusionalisasi partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan keterbukaan pembentuk undang-undang. ABSTRACT This research with the title of Public Participation in Law Formation Number 12 of 2006 on Citizenship of The Republic of Indonesia. The title selection with the consideration: the citizenship is term and condition of the state establishment, policy in the field of citizenship is also mandate of constitution, the problem of citizenship is directly connected with the public necessity, and it is one of the forms of political renewal. The research is implemented with qualitative approach in the type of descriptive in knowing 2 main cases, namely: (1) public participation dynamic in law formation of citizenship, (2) to explain the factors encourage participation. Data is required from the source of secondary and primary. The secondary source is coming from documentation in the form of printed matters and online media, while primary data is required from the result of interview with the key informant. Analysis data is implemented by using the triangulation technique, namely to do the cross-check against the collected data. The analysis is implemented simultaneously and to collect data in repetition. After performing the data of analysis, it is simultaneously required that the public participation in the government is needed in the framework of the enhancement of democracy quality. Intensity of public participation dynamic happened in the stage of preparation, formulation, and after the law formation of citizenship. Interaction process in participation follows policy cycles. The factors that encourage the public participation is an actor, mass media, lobby, public solidity, public dynamic, and transparency. The public participation is implemented through mechanism of public hearing, provide with input, problem response, petition submission, and as the source of information in the discussion is to arrange the draft of regulation structure, the participation in the opinion exchange and take a part in discussing regulation structure in The House of People?s Representative in the special committee session and working committee session, to escort the formation of law either formally or informally, and as a lobbies. Participation is one of the elements in good governance, but if it is well managed, it will function as a trigger of realization of good governance. The public participation in law formation of citizenship can be created as benchmark in establishment of good regulatory governance. In the framework of public participation enhancement in laws formation is required institutionalization of public participation, public capacity enhancement, and transparency of law formation. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | D996 |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Administrasi |
100 Entri Utama Nama Orang | Hartoyo, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xxi, 291 pages : illustration ; 29 cm |
904a Pengisi Lembar Kerja | Nisrina Fairus Widiasmara |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
246 Judul Alternatif | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |