001 Hak Akses (open/membership)	open
700 Entri Tambahan Nama Orang
336 Content Type
264b Nama Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan Korporasi	Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
852 Lokasi	Perpustakaan UI, Lantai 3
049 No. Barkod	07-17-842911605
504 Catatan Bibliografi
338 Carrier Type
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi	Deposit
903 Stock Opname
053 No. Induk	07-17-842911605
Tahun Buka Akses
653 Kata Kunci	kepolisian
040 Sumber Pengatalogan
245 Judul Utama	Polisi dan Politik : peranan bagian pengawasan aliran masyarakat Jawatan Kepolisian Negara RI pada masa revolusi tahun 1947-1949
264c Tahun Terbit	2008
650 Subyek Topik	Sejarah Indonesia; Kepolisian RI, Sejarah -- Masa Revolusi Th.1945-1949
850 Lembaga Pemilik	Universitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari	Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene Inlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepolisian, yaitu mengamankan pemerintah dan lembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerin_tah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara RI mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepolisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri. PP tersebut merupakan pangkal dari munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dari pember_dayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai polisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi kepolisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran politik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan politik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna memperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inlichtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangka RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada masa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi demokrasi yang berlangsung saat itu.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil Setempat	RB 000 G 114 r
d-Entri Utama Nama Orang
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Type
526 Catatan Informasi Program Studi	Ilmu Sejarah
100 Entri Utama Nama Orang	G. Ambar Wulan, author
264a Kota Terbit	Depok
300 Deskripsi Fisik	xv, 301 lembar ; 28 cm.
904a Pengisi Lembar Kerja
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis Karya	Disertasi
246 Judul Alternatif
041 Kode Bahasa	ind