| 001 Hak Akses (open/membership) | open |
| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Satya Arinanto, promotor; Rifyal Ka`bah, co-promotor; Harkristuti Harkrisnowo, examiner; Uswatun Hasanah, examiner; Fathurrahman Djamil, examiner; Atho` Mudzhar, examiner; Jufrina Rizal, examiner |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
| 264b Nama Penerbit | Universitas Indonesia |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| 049 No. Barkod | 07-17-652579245 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| 338 Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
| 903 Stock Opname | RDA-Wiradha2017 |
| Tahun Buka Akses | |
| 053 No. Induk | 07-17-652579245 |
| 653 Kata Kunci | ekonomi syariah; perbankan syariah; asuransi syariah |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia =The Existence of Fatwa of National Board of Syariah on National Legal System in Indonesia |
| 264c Tahun Terbit | 2010 |
| 650 Subyek Topik | Islamic banking; National Booard of Syariah |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa DSN, bagaimana kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyamas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan den gan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan socio-legal terhadap data primer dan data sekunder. Pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positiil maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.
Implementation of islamic economy in Indonesia offers new discourse of law. Issuing of fatwa of National Board of Syariah (DSN) based on request of islamic economic doer, relation and influence of fatwa DSN to regulation are significant legal studies. The problems of this phenomenon are why form of the regulation of islamic economy is fatwa DSN, how the existence of fatwa DSN in regulation system is, and how the usage of fatwa DSN as legal resource for judge on religious judicature and for arbiter on national arbitration of syariah. The research used normative-juridical and socio-legal research. Form of the regulation of islamic economy is fatwa because people needs guidance in implementing islamic economy. The needs is not accomodated by government. People and government give trust to DSN (MUI) in issuing of fatwa because the knowledge of islamic law they have, which government do not has. The existence of fatwa DSN in regulation system is as positive law, binding people in islamic economic activities. The presence of fatwa DSN as itself is needed as guidance for government in regulation-making, for DPS in controlling activities of islamic finance institution, and for islamic fmance institution in implementing the activities. The usage of fatwa DSN by judge and arbiter is not always performed because they compare fatwa DSN with general fatwa. Since fatwa DSN as positive law, they should use the fatwa as legal resource in their decision. |
| 090 No. Panggil Setempat | D1123 |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | |
| 337 Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Yeni Salma Barlinti, author |
| 264a Kota Terbit | Depok |
| 300 Deskripsi Fisik | xxxvii, 508 pages : illustration ; 29 cm |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | Nisrina Fairus Widiasmara |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Disertasi |
| 041 Kode Bahasa | ind |