001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangMaswadi Rauf, promotor; Aditya Perdana, co-promotor; Isbandi Rukminto Adi, examiner; Abdul Malik Gismar, examiner; Julian Aldrin Pasha, examiner; Isbodroini Suyanto, examiner; Meidi Kosandi, examiner; Sri Budi Eko Wardani, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
049 No. Barkod07-23-22577561
504 Catatan Bibliografipages 276-296
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdcarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi;Deposit
903 Stock Opname
Tahun Buka Akses2022
053 No. Induk07-23-22577561
653 Kata Kunciindeks demokrasi; Indonesia; politik lokal; kekerasan massa; vigilantisme; demokrasi agonistik; Nusa Tenggara Barat; DPRD
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaMasalah Demokrasi Lokal di Balik Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2014 = Problems of Local Democracy Beyond the Indonesia Democracy Index (IDI) Measurement: A Case Study of West Nusa Tenggara Province, 2009-2014
264c Tahun Terbit2022
650 Subyek TopikDemocracy -- Indonesia
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariUmumnya pengukuran demokrasi bersifat global dan lintas negara, padahal demokrasi lokal tak kalah menarik diamati. Indonesia mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengukur dinamika demokrasi lokal berbasis provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi dengan capaian demokrasi terburuk (2009-2014), ditandai oleh banyaknya kejadian yang melanggar kebebasan sipil, aksi kekerasan massa, tidak maksimalnya peran DPRD, serta macetnya kaderisasi partai politik. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok: Mengapa kondisi demokrasi  Provinsi NTB pada tahun 2009-2014 relatif buruk? Studi ini merupakan pendalaman IDI melalui pengumpulan dan analisis data sekunder serta wawancara mendalam, difokuskan di tiga kabupaten/kota dengan tingkat kasus kekerasan tertinggi: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Mataram. Temuan penting studi ini, era otonomisasi memberi keleluasaan yang sangat luas kepada pemerintah daerah mewakili aktor negara dalam memunculkan berbagai pengaturan ekstensif yang mengatur kehidupan beragama sehingga mengancam kebebasan sipil. Banyaknya kasus kekerasan dan tindakan main hakim sendiri menunjukkan keadaban sipil dan budaya politik belum tumbuh baik di masyarakat. Padahal, keadaban sipil dan budaya politik adalah fondasi penting yang diperlukan dalam membangun demokrasi. DPRD sebagai lembaga demokrasi lokal tidak berperan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsi pokoknya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan, selain keterwakilan perempuan di DPRD yang rendah. Partai politik lokal tidak berhasil menjalankan kaderisasi sebagai fungsi tradisionalnya yang penting. ......Usually, the measurement of democracy is conducted in a global context and involves cross-country comparisons. In fact, local democracy can also become an interesting object of study. This research examines the Indonesia Democracy Index (IDI) as a province-based local democracy measurement. West Nusa Tenggara (NTB) has been chosen a focus of this research because in the period of 2009-2014, it is the country?s province with poorest democratic achievements, which were marked by a high number of challenges to civil liberties, incidents of mass violence, weak of DPRD?s role, and the stalled regeneration of local political parties. This is an advance of the study of IDI through the collection and analysis of secondary data and in-depth interviews, focused on the three districts/cities with the highest levels case of violence, namely: Bima District, Dompu District, and Mataram City. The key finding of this study is: The regional autonomy era in Indonesia has pushed forward an extensive religious life control, which tends to be discriminatory and contradicts the principles of democracy. The number of cases of violence and vigilantism shows that civil virtues and political culture have not grown well in the society. In fact, these are important foundations needed in building democracy. DPRD does not play a maximum role in carrying out its main roles and functions in terms of legislation, budgeting, and supervision. In addition to the low representation of women in DPRD. Local political parties have not succeeded in carrying out regeneration as their important traditional function.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Februari 2023
090 No. Panggil SetempatD-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu Journal of Social and Political Sciences yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan September tahun 2021
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Politik
100 Entri Utama Nama OrangFajar Nur Sahid, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxxii, 296 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Februari 2023
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaDisertasi
041 Kode Bahasaind