902 Harga | |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Harsja W. Bachtiar, 1934-, promotor; Yoshio, Yasumaru., co-promotor |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya |
049 No. Barkod | 07-18-634173258 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
504 Catatan Bibliografi | pages 340-386 |
338 Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
Tahun Buka Akses | |
053 No. Induk | 07-18-634173258 |
653 Kata Kunci | |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Yoshino Sakuzo dan demokrasi taisho |
264c Tahun Terbit | 1982 |
650 Subyek Topik | National characteristics ; Japanese |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | ABSTRAK Penelitian mengenai perkembangan demokrasi di Jepang menarik perhatian banyak peneliti, baik dari kalangan profesional maupun amatir, sejak Jepang tumbuh sebagai negara modern, setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868. Kecenderungan ini muncul terutama sejak tahun 1950-an, dimana hal ini mungkin disebabkan sebagai usaha untuk menilai serta menggali kembali. "tradisi demokrasi" Jepang sejak Jiya Yinken Undo, di dalam rangka menegakkan nilai-nilai 'demokrasi. Baru" setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia IX. Juga mungkin tidak mustahil dimana adanya anggapan umum bahwa, Jepang yang bangkit kembali dari kehancurannya sebagai negara modern, makmur dan "super-power" dalam bidang ekonomi, adalah berkat masyarakat Jepang hidup di bawah "sistem demokrasi". Bertitik tolak dari. argumentasi ini kemudian ada pendapat umum yang didukung oleh banyak kalangan bahwa, demokrasi Jepang pada dewasa ini adalah demokrasi yang "dipaksakan" dan merupakan "hadiah" Amerika Serikat. Tetapi, kalau diadakan penelitian dan pengusutan yang lebih mendalam, ' ternyata argumentasi ini mempunyai keabsahan lemah. Sebab, nampaknya argumentasi ini cenderung bersifat poitik dan didasarkan atas pengamatan sepihak bertolok Ukur hanya memandang momentum sejarah, dibandingkan proses sejarah, Memang dari segi pranata dan sistem, adalah Deklarasi Postdam pasal 10, yang diterima Jepang dalam bulan Agustus 1945, yang menyatakan bahwa, uUntuk melaksanakan demokrasi di Jepang, pemerintah Jepang hendaknya menghormati hak-hak dasar manusia seperti kebebasan berbicara, memeluk agama dan berfikir", yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Markas Besar Tentara Sekutu dianggap merupakan sendi-sendi demokrasi Jepang setelah perang. Kemudian sebagai kelanjutan Deklarasi Postdam, disusul dengan revolusi lima besar" (godai kakumei)dalam bulan Oktober 1945, yang meliputi : persamaan hak laki-laki dan wanita, perlindungan terhadap hak berserikat daripada kaum buruh, pendemokrasian pendidikan sekolah, sistem administrai hukum dan pendemokrasian struktur ekonomi. Selanjutnya sebagai puncak daripada sistem pendemokrasian ini adalah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Jepang dalam bulan November 1945.1) Inilah antara lain momentum sejarah, atau pergantian sistem yang mengantarkan Jepang ke dalam kehidupan demokrasi seperti sekarang ini, di bawah sistem Undang-Undang Dasar Negaranya. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Dita Garnita |
900 Tanggal Pembelian | 26/11/2008 |
090 No. Panggil Setempat | D350 |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Susastra |
100 Entri Utama Nama Orang | I Ketut Surajaya, author |
264a Kota Terbit | |
300 Deskripsi Fisik | viii, 386 pages : illustration 29 cm |
904a Pengisi Lembar Kerja | dedi2014, Fica2018 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Disertasi |
246 Judul Alternatif | |
041 Kode Bahasa | ind |