700 Entri Tambahan Nama OrangMaswadi Rauf, promotor; Aditya Perdana, co-promotor; Semiarto Aji Purwanto, examiner; Meidi Kosandi, examiner; Djohermansyah Djohan, examiner; Valina Singka Subekti, examiner; Panji Anugrah Permana, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
264b Nama PenerbitFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografipages 384-398
049 No. Barkod07-22-08717630
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi
903 Stock Opname
Tahun Buka Akses2023
053 No. Induk07-22-08717630
653 Kata Kuncicentral-regional conflict; decentralization; de-autonomy; re-centralization; rent-seeking; anchor management
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaKonflik Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kepulauan : Studi Kasus Pengelolaan Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022 = Conflict Between The Central And The Archipelagic Provincial Government: A Case Study On The Anchor Management In Riau Archipelago Province In 2017-2022
650 Subyek TopikConflict of interests; Local government
264c Tahun Terbit2022
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariStudi ini mengkaji aspek pelaksanaan desentralisasi yang memicu terjadinya konflik. Kasus yang diteliti pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022. Permasalahan pokok dalam kajian ini ; mengapa terjadi konflik kewenangan antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan labuh jangkar sepanjang tahun 2017-2022; dan bagaimana relasi pemerintah pusat dengan pengusaha pada saat terjadi konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal terjalin (embeded). Dua teori utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini yaitu desentralisasi dan resentralisasi yang didukung oleh teori konflik politik dan resolusi konflik. Teori kedua yang digunakan yaitu teori rent seeking. Konflik antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat disebabkan oleh saling klaim, tumpang tindih regulasi, perebutan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan perbedaan kepentingan di antara pihak yang berkonflik. Posisi pemerintah pusat sangat kuat dalam konflik ini, ditandai dengan pemungutan uang labuh jangkar masih dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam. Di sisi lain terjadinya proses deotonomisasi/resentralisasi pada masa reformasi. Proses ini dilakukan secara legal formal dengan mengubah UU pemerintahan daerah. Kebijakan deotonomisasi/ resentralisasi semakin memperlemah bargaining power pemerintah daerah. Kegagalan daerah dalam konflik ini karena secara historis dan yuridis pemerintah pusat lebih dahulu melakukan pemungutan jasa labuh, serta faktor psiko hirarki Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kelemahan lain adalah terbatasnya keterlibatan dan dukungan publik dalam eskalasi konflik ini, sehingga yang dominan berkonflik hanya antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat. Penelitian ini menemukan lima model rent seeking yang terbangun dalam relasi pemerintah pusat dengan pengusaha labuh jangkar. Resolusi konflik dilakukan dengan cara pembagian sumber daya dan salah satu pihak mengubah prioritas tuntutan. Faktor anggaran pembangunan dan kompensasi bisnis pengelolaan labuh jangkar menjadi faktor yang dominan dalam proses negosiasi dan membangun resolusi konflik. Penelitian ini berkontribusi menjelaskan deotonomisasi di Indonesia dalam konteks desentralisasi dan resentralisasi. Studi ini berkontribusi menambahkan putaran desentralisasi di Indonesia memasuki fase ketujuh yaitu deotonomisasi/resentralisasi. Kontribusi teoritis pada teori rent seeking adalah menambah model rent seeking yang dikemukan oleh Ross dengan model keempat yaitu rent previlege. ......This study investigates the decentralization-related aspects that lead to disputes between the central government and the Riau Archipelago province government. The main issues in this study are, first, why was there a conflict in terms of authority between the Riau Province government and the central government in the ship anchor management in the archipelagic provincial waters during 2017?2022, and second, how the central government's relationship was with the business owners during this time. This research used a qualitative approach with a single embedded case study. To investigate the challenges of this research, two primary theories are used: decentralization and re-centralization, which are supported by the theory of political conflict and conflict resolution paired with the rent-seeking theory. The dispute is characterized by reciprocal claims, overlapping regulations, competition for economically valuable resources, and competing interests between both sides. However, the Ministry of Transportation and BP Batam has been collecting anchor fees over the years, referring to a quite strong central government position in this conflict. On the other hand, there was a process of deautonomization and centralization during the reform period. This process was carried out legally and formally by amending the local government law, which decreased the local government's bargaining power The province government's failure in the dispute is attributable to the fact that historically and legally, the central government has gathered anchoring services beforehand, in addition to the psycho-hierarchical factor of the governor being the subject of the central government's representation. Another problem is the lack of public engagement and support in the dispute escalation, eventually exposing dominant conflicting parties between governments. This research identified five rent-seeking models that emerged due to the interplay between the central government and anchor firms. Conflict resolution is achieved by sharing resources and shifting the priority order of demands. The development budget and business compensation for anchor management are the primary determinants of the negotiation process and dispute resolution. This study helps to understand de-autonomy in Indonesia in the context of decentralization and re-centralization. This study adds to Indonesia approaching the seventh phase of decentralization, namely de-autonomy or re-centralization. The theoretical addition to the notion of rent-seeking is to supplement Ross's rent-seeking model with a fourth model, known as rent privilege.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatD-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Politik
100 Entri Utama Nama OrangBismar Arianto, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxxii, 398 pages : illustration ; appendix
904a Pengisi Lembar KerjaTanti-Desember2022
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaDisertasi
041 Kode Bahasaind