001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangWaworuntu, Adrianus Laurens Gerung, supervisor; R. Tuty Nur Mutia, examiner; Roring, Albert P.J., examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
049 No. Barkod11-24-05603441
504 Catatan Bibliografi
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi;Deposit
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses
053 No. Induk11-24-05603441
653 Kata KunciKata Kunci : Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia; Kelompok Etnis Tionghoa; diskriminasi
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
111 Entri Utama Nama Pertemuan
245 Judul UtamaSBKRI Pasca Uu No.12/2006 : Kebijakan dan Praktiknya terhadap Kelompok Etnis Tionghoa (2007-2023) = SBKRI Post Law No.12/2006: Policies and Practices Toward Chinese Ethnic Groups (2007-2023)
264c Tahun Terbit2023
650 Subyek Topikstate administration
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenelitian ini membahas tentang kebijakan mengenai SBKRI dan praktik yang dilakukan oleh para aparatur penyelenggara negara terhadap kelompok etnis Tionghoa, pasca diberlakukannya UU No.12 Tahun 2006, dimana didalamnya menyebutkan bahwa persyaratan SBKRI telah ditiadakan. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perilaku yang bersifat diskriminatif, dengan memberlakukan persyaratan SBKRI dalam mengurus surat kependudukan bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah serta wawancara. Pada penelitian ini terlihat bahwa, masih terdapat kasus-kasus pemberlakuan SBKRI sebagai syarat dalam mengurus surat kependudukan terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang membuktikan bahwa masih terdapat perilaku diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang dilakukan oleh sejumlah aparatur negara. Meskipun di era 2019 s/d sekarang SBKRI sudah tidak dijadikan prasyarat utama, namun masih dijadikan alat pembuktian kewarganegaraan bagi kelompok etnis Tionghoa. ......This research discusses policies regarding SBKRI and practices carried out by state administration apparatus against Indonesian citizens of the Chinese ethnic group, after the enactment of Law No.12 of 2006, which stipulated the elimination of the SBKRI requirement. The purpose of this study is to explain the discriminatory behavior by implementing the SBKRI requirement for processing citizenship documents for Indonesian citizens of Chinese ethnic. The research adopts a qualitative method with historical study and interviews as the approach. It is evident from this study that there are still cases where SBKRI is imposed as a condition for processing citizenship documents for Indonesian citizens of Chinese ethnic, demonstrating the existence of discriminatory practices carried out by certain state officials. Although since 2019, SBKRI is no longer the main prerequisite, it is still used as a means of proof for Chinese ethnic Indonesian citizens.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatMK-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan Umum
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiSastra Cina
100 Entri Utama Nama OrangIndah Anggraini Wijaya, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisik
904a Pengisi Lembar Kerjadafina rossa izzati-agustus2024
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaMakalah Non-Seminar
041 Kode Bahasaind