001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Sulistyowati Suwarno, promotor; Ratih Lestarini, co-promotor; Edmon Makarim, examiner; Rosa Agustina, examiner; Paschalis Maria Leksono, examiner; Suraya Abdulwahab Afiff, examiner; Simarmata, Rikardo, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
049 No. Barkod | 07-24-72474368 |
504 Catatan Bibliografi | |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | ;;;;; |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2022 |
053 No. Induk | 07-24-72474368 |
653 Kata Kunci | konflik; sumber daya kelautan; kepulauan kei |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Penyelesaian Konflik Sumber Daya Kelautan dan Pemberlakuan Hawear di Kepulauan Kei = The Settlement of Marine Resources Conflicts and the Enforcement of Hawear in the Kei Islands |
264c Tahun Terbit | 2022 |
650 Subyek Topik | Social conflict; Customary law |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Tema pengelolaan sumber daya laut menjadi sangat penting untuk diteliti mengingat geografis Indonesia sebagian besarnya terdiri dari wilayah laut dan banyak penduduk menggantungkan hidupnya pada laut. Banyaknya peraturan perundangan yang mengatur tentang sumber daya kelauatan kerap kali tidak saling beriringan sama lain. Di lain sisi, secara empirik dijumpai juga hukum-hukum lain di luar hukum negara yang beroperasi di dalam suatu wilayah gografis yang sama. Masyarakat di Kepulauan Kei mengenal mekanisme penyelesaian konflik sumber daya alam dengan menggunakan hukum adat. Semua hal, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan manusia serta upaya pelestarian atas keberlangsungannya telah diatur di dalam hukum adat mereka. Disertasi ini didasarkan pada penelitian socio-legal yang membahas: Pertama, bagaimanakah hukum negara mengatur pengelolaan sumber daya kelautan secara umum; Ke-dua, bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan hukum hukum adat menjadi bagian yang sangat melekat pada masyarakat Kepulauan Kei; Ke-tiga, dalam hal terjadi konflik dan sengketa sumber daya kelautan, dalam konteks apakah mereka memilih menyelesaikan dengan menggunakan hukum adat dan dalam konteks apakah mereka lebih menentukan pilihan menggunakan hukum negara. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, terdapat potensi konflik akibat dari ketumpang-tindihan peraturan perundangan yang memberikan keweangan yang sama antar penegak hukum dari instansi yang berbeda berdasarkan peraturan perundangan yang berbeda; Ke-dua, masyarakat di Kepulauan Kei masih menjalankan sistem pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan di bawah hukum adat Larvul Ngabal sebagai bagian dari sistem norma mereka, dan; Ke-tiga, ditemukan bahwa masyarakat cenderung memilih menyelesaikan konflik mereka menggunakan hukum adat dan dalam pelaksanaannya cenderung hibrida.
......The theme of marine resource management becomes very important to study considering that Indonesia's geography consists mostly of marine areas and many people depend on the sea for their lives. The number of laws and regulations governing marine resources often do not go hand in hand with each other. On the other hand, empirically also found other laws outside of state law operating in the same geographic area. The people of the Kei Islands are familiar with the mechanism for resolving conflicts over natural resources using customary law. All things, including the use of natural and human resources and efforts to preserve their sustainability, have been regulated in their customary law. This dissertation is based on socio-legal research that discusses: First, how state law regulates marine resource management in general; Second, how the management of marine resources based on customary law is a very inherent part of the Kei Archipelago community; Third, in the event of conflicts and disputes over marine resources, in the context of whether they choose to settle using customary law and in the context of whether they prefer to use state law. This study finds that: First, there is a potential conflict as a result of overlapping laws and regulations that provide equal authority between law enforcers from different agencies based on different laws and regulations; Second, the people in the Kei Islands still carry out the system of utilisation and management of marine resources under the customary law of Larvul Ngabal as part of their system of norms, and; Third, it was found that communities tend to choose to resolve their conflicts using customary law and in practice, it tends to be hybrid. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | D-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
100 Entri Utama Nama Orang | Andreas Maria Damasus Ratuanak, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xi, 261 pages : illustration |
904a Pengisi Lembar Kerja | tanti-Desember2023 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Disertasi |
041 Kode Bahasa | ind |