001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Mohammad Irvan Olii, supervisor |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia |
049 No. Barkod | 11-24-60159186 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
504 Catatan Bibliografi | pages 14-14 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | ;Deposit |
Tahun Buka Akses | |
053 No. Induk | 11-24-60159186 |
653 Kata Kunci | kebijakan; publik; partisipasi masyarakat; pemilihan presiden 2014 |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
111 Entri Utama Nama Pertemuan | |
245 Judul Utama | Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2014 Terkait dengan Kebijakan Publik Pro-Rakyat = Public participation in the 2014 Presidential Election Related to Public Policy |
264c Tahun Terbit | 2014 |
650 Subyek Topik | Presidential elections |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.
......The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Sugiarti |
090 No. Panggil Setempat | MK-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Administrasi Negara |
100 Entri Utama Nama Orang | Rizki Dwi Utari, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | 15 pages : illustration |
904a Pengisi Lembar Kerja | Sugiarti-2024 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Makalah |
041 Kode Bahasa | ind |