001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangHutagaol, Henry Darmawan, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner; Hari Prasetiyo, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan Korporasiuniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
504 Catatan Bibliografipages 95-97
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses
653 Kata Kunci
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaTinjauan Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Hukum Keuangan Publik (Studi Kasus: Putusan No. 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.) = Review of the Forms of Accountability of Directors for Losses in State-Owned Enterprises Based on Public Financial Law (Case Study: Decision No. 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.)
264c Tahun Terbit2024
650 Subyek Topik
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariTulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN menerapkan prinsip separate legal entity, sehingga kekayaan negara yang disertakan dalam modal BUMN tidak lagi menjadi milik negara, melainkan milik BUMN. Dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN harus tunduk pada UU PT. Oleh karena itu, segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum privat. Maka dari itu, kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN oleh direksi merupakan kerugian BUMN sebagai entitas hukum privat, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. ......This paper analyzes the legal status of the separation of state assets within SOEs and the forms of accountability of directors for losses incurred in the management of SOEs. This research employs doctrinal research methods. In managing SOEs, leaders capable of directing the SOEs towards progressive goals are needed to achieve the desired objectives. Therefore, the management of SOEs requires directors who are responsible for all aspects of the company. However, in practice, directors are often faced with cases of corruption. The legal status of state assets separated within SOEs applies the principle of a separate legal entity, so the state assets included in the capital of SOEs no longer belong to the state but to the SOE. In the management and supervision of SOEs, they must adhere to the Company Law. Therefore, all risks that arise are the responsibility of the SOE as a private legal entity. Consequently, losses resulting from errors in the management of SOEs by the directors are losses of the SOE as a private legal entity, so the directors can be held personally accountable.
090 No. Panggil SetempatS-pdf
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Utama Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangMellysa Cahya Kartika, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxii, 97 pages : illustration + appendix
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaSkripsi
041 Kode Bahasaind