| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Muhammad Halley Yudhistira, supervisor; Chaikal Nuryakin, examiner |
| 001 Hak Akses (open/membership) | membership |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
| 504 Catatan Bibliografi | pages 52-56 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI |
| 049 No. Barkod | 14-25-57832199 |
| 338 Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
| 903 Stock Opname | |
| 534 Catatan Versi Asli | |
| Tahun Buka Akses | 2025 |
| 053 No. Induk | 14-25-57832199 |
| 653 Kata Kunci | kejahatan yang tidak dilaporkan; korban miskin; survei sosial ekonomi nasional; unreported crime; the dark number of crime; poor victims; national socio economic survey; Indonesia |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI eng rda |
| 245 Judul Utama | Why don't the poor report a crime? evidence from Indonesia = Mengapa orang miskin tidak melaporkan kejahatan? bukti dari Indonesia |
| 650 Subyek Topik | Crime; Crime and criminals |
| 264c Tahun Terbit | 2021 |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | Aa |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).
......The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment). |
| 090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (JEPI) yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Juli tahun 2022 |
| 337 Media Type | unmediated (rdacontent); computer (rdacontent) |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Ekonomi |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Muhammad Faisal, author |
| 264a Kota Terbit | Depok |
| 300 Deskripsi Fisik | xiii, 56 pages : illustrations + appendix |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | Aa |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
| 041 Kode Bahasa | eng |