001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangSimanjuntak, Kornelius, supervisor; Winanto Wiryomartani, supervisor; Daly Erni, examiner; Selenggang, Chairunnisa Said, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-20297133
504 Catatan Bibliografipages 97-102
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2021
053 No. Induk15-25-20297133
653 Kata Kuncikode etik notaris; notaris dan tindak pidana korupsi; Majelis Pengawas Notaris
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaPenegakan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020) = Enforcement of The Law on Notary's Position and The Code of Ethics Towards Notaries that Involved in Corruption (Analysis on The Decision of The Notary Central Supervisory Council Number 11/B/MPPN/III/2020)
264c Tahun Terbit2021
650 Subyek TopikNotaries; Ethics
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenelitian ini membahas mengenai penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana korupsi. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris adalah sebuah officium nobile, sebuah jabatan kepercayaan dari masyarakat dan negara, sehingga pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilakukan dengan baik. Salah  satu tindak pidana yang dapat menjerat Notaris adalah tindak pidana korupsi baik terlibat secara langsung maupun tidak, sebagaimana kasus yang dijabarkan dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah  mengenai pengusulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan penegakan atas Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris terkait tindak pidana korupsi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, tipologi penelitian adalah eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa adalah Notaris yang tidak terlibat secara langsung atas suatu tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai sanksi administrasi berdasarkan Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, selain sanksi jabatan dijatuhi pula sanksi internal organisasi berupa pencabutan keanggotaan perkumpulan berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Notaris. ......This research discusses the enforcement of The Law on Notary?s Position and The Code of Ethics towards Notaries that involved in corruption. Notaries while carrying out their positions, must follow the Law on the Position of Notaries and Notary?s Code of Ethics. Notary is an officium nobile, it is a department of trust from the public and the state, so that supervision of the notary's behavior in carrying out his/her position must be done properly. One of the criminal acts that can ensnare a Notary is a criminal act of corruption even the Notary is directly or not directly involved, as described in the Decision of the Notary Central Supervisory Council Number 11/B/MPPN/III/2020. The problems raised in this research are regarding the proposal for the imposition of sanctions for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights, and enforcement of the Law on Notary?s Position and the Notary?s Code of Ethics in relation to criminal acts of corruption. This study employed a normative juridical legal method, and its typology is explanatory. Utilizing qualitative data analysis techniques. According to the results, Notaries who are not directly involved in a criminal act of corruption are sentenced to dishonorable dismissal as an administrative consequences under Article 12 point d and Article 13 of the Notary Office Law, in addition to the administrative sanction, they also recieved internal organizational sanctions such as revocation of association membership under Article 13 of the Notary?s Code of Ethics.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Indonesian Notary yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan September-Desember tahun 2021
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangShahananda Selly, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxiii, 102 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind