001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangAlwesius, supervisor; Simanjuntak, Kornelius, supervisor; Siti Hajati Hoesin, examiner; Fully Handayani, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-41412951
504 Catatan Bibliografipages 92-96
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2021
053 No. Induk15-25-41412951
653 Kata Kuncisengketa pertanahan; peradilan; pelaksanan putusan
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaPenyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Peradilan Atas Keputusan Pengalihan Hak Sertifikat Pertanahan Yang Dikeluarkan Kantor Pertanahan Sukabumi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 146/G/2019/PTUN.BDG) = Settlement of Land Dispute Through Judicial Processes over Decree on Transfer of Land Certificate's Right Issued by the Sukabumi Land Office (Case Study of Bandung State Administrative Court's Verdict Number 146/G/2019/ PTUN.BDG)
264c Tahun Terbit2021
650 Subyek TopikLand tenure
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariSengketa pertanahan merupakan kegiatan yang rumit dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya administrasi, sehingga diperlukan penyelesaian melalui Peradilan bila upaya administrasi tersebut tidak berhasil. Seperti halnya dalam kasus persengketaan atas keputusan pengalihan hak sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Sukabumi, diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengeluarkan putusan nomor 146/G/2019/PTUN.BDG. Penelitian ini bermaksud untuk menemukan apa yang dapat mengakibatkan sengketa tersebut diajukan ke pengadilan, dan bagaimanakah tatacara penyelesaiannya dari proses peradilan sampai pelaksanaan putusan. Untuk itu, penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu berupa studi undang-undang dan kepustakaan. Disimpulkan bahwa asal mula terjadinya sengketa gugatan atas keputusan pengalihan hak atau nama  yang cacat yuridis dalam bentuk cacat hukum administrasi, dengan bukti tiadanya warkah akta jual beli yang mendasari pengalihan tersebut, keputusan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) PP  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Pengadilan dilaksanakan melalui PTUN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan pelaksanaan putusan atas kewajiban pembatalan keputusan balik nama sertifikat yang didasari atas ketentuan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan jaminan bahwa keputusan tersebut dianggap tidak berlaku secara otomatis bila dalam 60 hari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tersebut tidak dilaksanakan, sehingga menjamin hak penggugat atas kepastian hukum dari penyelesaian sengketa pertanahan tersebut.    ......Land disputes are complex activities that cannot be resolved only with administrative efforts, so that settlement through the court is required if the administrative efforts are not successful. As in the case of a dispute over the decree of name or right transfer over a land certificate issued by the Sukabumi Land Office, that was resolved through the Bandung Administrative Court which issued a verdict number 146/G/2019/PTUN.BDG. This study aims to find out what can lead to the dispute being submitted to the court, and how the procedure for its resolution is from the judicial process to the implementation of the decision. For this reason, the research was carried out using a normative juridical method with a study of laws and literature. It is concluded that the origin of the lawsuit dispute over the decree of  tranffer of rights is duet to juridical defect in the form of faulty on administrative law. proven with the absence of essential documents on the Sale and Purchase Act underlying the transfer This transfer of name is contrary to the provisions of Article 36 paragraph (1) of PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and violates the General Principles of Good Governance (AAUPB), in particular the principle of legal certainty and the principle of accuracy. The court is carried out through the state administrative court, which underlies on the provisions of Law Number 5 of 1986, with the verdic execution of the obligation to cancel the decision to change the name of the certificate based on the provisions of Article 116 paragraph (2) of Law Number 51 of 2009, with guarantees that the decree is deemed invalid if within 60 days the verdict of the Bandung Administrative Court is not implemented, guaranteeing the litigant right on legal certainty from the settlement of the land dispute.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu Jurnal Notary yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan September-Desember tahun 2021
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangRahmat Muhammad Reza, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxv, 96 pages : illustration ; appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind