001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Simatupang, Dian Puji Nugraha, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Hutagaol, Henry Darmawan, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
049 No. Barkod | 15-25-78288334 |
504 Catatan Bibliografi | pages 971-01 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2022 |
053 No. Induk | 15-25-78288334 |
653 Kata Kunci | commitment making official; Ppk; procurement |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Jabatan Fungsional Dalam Tugas Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil = Functional Positions in Duties as Commitment Making Officials Associated with Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management |
264c Tahun Terbit | 2021 |
650 Subyek Topik | Procurement |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh jabatan fungsional setingkat staf seringkali memberi peluang adanya intervensi oleh atasan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tesis ini hendak menjawab permasalahan legalitas PPK yang ditugaskan dalam jabatan fungsional dikaitkan dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif yaitu peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma. Hasil penelitian menunjukan bahwa jabatan PPK merupakan jabatan tambahan diluar jabatan pokok seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut mengakibatkan masih adanya hubungan atasan-bawahan yang selama ini lekat dalam birokrasi pemerintah sehingga membuka peluang campur tangan atasan dalam keputusan yang dibuat oleh PPK yang merupakan bawahan dari atasan tersebut. Selain itu, sebagai seorang bawahan, terdapat tekanan yang dirasakan jika mengabaikan perintah atasan. Sebagai solusi untuk mencapai upaya perwujudan pemerintahan yang lebih baik, disarankan untuk perlunya memperbaiki sistem hukum yang ada yang tidak selalu menempatkan PPK sebagai penanggung jawab tunggal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan, namun mempertimbangkan porsi keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan atau opsi lain dengan lakukan pemisahan struktur organisasi untuk kegiatan pengadaan dengan kegiatan tugas dan pokok sehari-hari pegawai sehingga meminimalisir campur tangan pihak-pihak lain
......The position of Commitment Making Officer (PPK) held by a staff-level functional position often open up opportunities for intervention by superiors in decision making made by PPK. This thesis aims to answer the problem of the legality of PPK assigned to functional positions related to the management of Civil Servants in an effort to realize good governance. The research method used is a form of normative juridical research, namely the researcher directs research on positive laws and norms. The results showed that the PPK position was an additional position outside the main position of a Civil Servant. This resulted in the existence of a superior-subordinate relationship that had been attached to the government bureaucracy so that it opened up opportunities for superior intervention in decisions made by the PPK who was a subordinate of the superior. In addition, as a subordinate, there is a feeling of pressure if you ignore the orders of your superiors. As a solution to achieve better governance, it is recommended to improve the existing legal system which does not always place PPK as the sole person in charge of the implementation of procurement activities, but considers the portion of involvement of other parties involved in the implementation of procurement activities or other options. by separating the organizational structure for procurement activities from the daily tasks and main activities of employees so as to minimize interference from other parties. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025 |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
100 Entri Utama Nama Orang | Putri Wanda Nisyah Bela, author |
264a Kota Terbit | Jakarta |
300 Deskripsi Fisik | xiv, 101 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |