001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, supervisor; Harsanto Nursadi, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
049 No. Barkod | 15-25-25383898 |
504 Catatan Bibliografi | pages 120-130 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2021 |
053 No. Induk | 15-25-25383898 |
653 Kata Kunci | konflik sosial; politik hukum; perizinan tambang |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Dinamika Konflik Sosial Politik Dan Hukum Perizinan Tambang Di Pegunungan Kendeng = Dynamics of Socio-Political Conflict and Mining Licensing Law in Kendeng Mountains |
264c Tahun Terbit | 2021 |
650 Subyek Topik | Licensing; Mining law |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Tulisan ini akan melihat tiga konflik terkait dengan penambangan semen di Pegunungan Kendeng. Konflik-konflik tersebut memunculkan berbagai dinamika baik secara sosial, politik maupun hukum. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya sudut pandang yang terbentuk dari konflik tersebut yang begitu beragam dan kompleks. dinamika sosial politik dan hukum mengenai perizinan pertambangan pada wilayah Pegunungan Kendeng sangat kompleks dan padat. Konflik sosial yang terjadi memiliki dampak implementasi pada proses pelaksanaan penerbitan izin maupun eksekusi pembangunan di lapangan, hal tersebut terjadi karena ada perbedaan antara pihak pro yang terhadap tambang dan kontra. Sedangkan pada sisi politik hukum kebijakan/izin akan ditemukan beberapa kemungkinan seperti pengaruh politik. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial antara masyarakat Pegunungan Kendeng dengan korporasi yaitu perbedaan kepentingan, faktor lingkungan, keadilan sosial dan kesejahteraan, faktor hukum. Ada perbedaan kepentingan antara yang mendukung dan yang menentang pembangunan pabrik semen. Penyebaran tersebut termasuk penolakan membangun pabrik semen karena akan menimbulkan kerugian seperti kehilangan air dan terhentinya perlindungan hutan. Pada saat yang sama, penentang percaya bahwa, misalnya, memiliki pabrik semen akan membuat ekonomi lebih baik. Alasan tersebut di atas menyebabkan hilangnya diskriminasi dan keragaman dalam masyarakat.Dalam politik hukum analisa yang dituju menyasar pada arah dan kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang memiliki prefensi kepentingan peningkatan pendapatan daerah dari investor. Kebijakan penerbitan izin baru dari Gubernur setelah diputuskan oleh MA mengenai pembatalan izin sebelumnya menandakan keberpihakan dan mengarah pada kepentingan PT Semen Indonesia, dengan kata lain, unsur pokok penafsiran unntuk alasan ini, pendekatan eksternal ilmu politik cenderung lebih dominan bagi pembuat kebijakan dengan tingkat akurasi yang tinggi.
......This paper will look at three conflicts related to cement mining in the Kendeng Mountains. . These conflicts give rise to various dynamics both socially, politically and legally. This can not be separated from the many points of view formed from the conflict which are so diverse and complex. Socio-political and legal dynamics regarding mining permits in the Kendeng Mountains area are very complex and dense. The social conflicts that occur have an implementation impact on the process of implementing the issuance of permits and execution of development in the field, this happens because there are differences between the pros and cons of mining. While on the political side of the policy/license law, several possibilities will be found, such as political influence. The factors that cause social conflict between the Kendeng Mountains community and corporations are differences in interests, environmental factors, social justice and welfare, legal factors. There is a difference of interest between those who support and those who oppose the construction of a cement factory. The spread includes the refusal to build a cement factory because it will cause losses such as loss of water and cessation of forest protection. At the same time, opponents believe that, for example, owning a cement factory will make the economy better. The reasons mentioned above cause the loss of discrimination and diversity in society. In legal politics, the analysis aimed at the direction and policies of the Governor of Central Java who has a preference for increasing regional income from investors. The policy of issuing a new permit from the Governor after being decided by the Supreme Court regarding the cancellation of the previous permit indicates partiality and leads to the interests of PT Semen Indonesia, in other words, the main element of interpretation for this reason, the external approach of political science tends to be more dominant for policy makers with a high level of accuracy. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025 |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Fakultas Hukum yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Januari tahun 2022 |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
100 Entri Utama Nama Orang | Wahyu Fahmi Rizaldy, author |
264a Kota Terbit | Jakarta |
300 Deskripsi Fisik | xii, 130 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |