001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangR. Ismala Dewi, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Suparjo, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-84407974
504 Catatan Bibliografi12 pages
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdamedia)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2022
053 No. Induk15-25-84407974
653 Kata Kuncipengusahaan; sumber daya air; pelaku usaha; perizinan; hak rakyat atas air
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaTinjauan Yuridis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Perlindungan Masyarakat Pasca Putusan MK Nomor: 85/PUU-XI/2013 = Juridical Review of Water Resources Concession Licensing and Community Protection After the Constitutional Court Decision Number: 85/PUU-XI/2013
264c Tahun Terbit2021
650 Subyek TopikLicence
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPengusahaan sumber daya air saat ini semakin marak sejalan dengan pertumbuhan pendudukan serta pemenuhan kebutuhan air terhadap masyarakat. Para pelaku usaha yang melakukan pengusahaan air untuk menunjang proses produksinya seharusnya memiliki izin pengusahaan air untuk memastikan terciptanya perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air. Hal ini disebabkan pendaftaran perizinan pengusahaan air oleh para pelaku usaha memberikan pengawasan serta pengontrolan negara atas air yang bersifat mutlak, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan airnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan aturan undang-undang serta penelusuran kepustakaan juga didukung oleh data instansi serta kementerian yang mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukum serta pelaksanaan perizinan pengusahaan sumber daya air. Penelitian membahas keberlanjutan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pengusahaan sumber daya air pasca Putusan MK Nomor: 85/PUU-XI/2013. Penegakan hukum terhadap pelanggar perizinan pengusahaan sumber daya air dan perlindungan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan airnya juga dibahas dalam penelitian ini. Belum maksimalnya pengawasan perizinan pengusahaan sumber daya air terhadap para pelaku usaha, merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas perizinan pengusahaan sumber daya air. Hal tersebut membuat celah bagi para pelaku usaha untuk tidak terlebih dahulu mendaftarkan izin pengusahaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan masyarakat atas hak terhadap air perlu dipertegas. ......The exploitation of water resources is currently increasingly widespread in line with the rate of population growth and meeting the water needs of the community. Business actors who carry out water exploitation to support the production process should have a water concession permit to ensure the creation of state protection for the people's right to water. This is because the registration of water concessions by business actors provides absolute state supervision and control over water, so that it can provide protection to the community in meeting their water needs. This research uses normative legal research through a statutory regulatory approach with literature searches supported by data from agencies and ministries that have authority in terms of law enforcement and the implementation of water resources exploitation permits. The study discusses the sustainability of legislation related to licensing of water resources after the Constitutional Court Decision Number: 85/PUU-XI/2013. Law enforcement against violators of water resources exploitation permits and community protection in meeting their water needs are also discussed in this study. The lack of maximum supervision in terms of licensing for water resources exploitation for business actors is a factor that affects the effectiveness of licensing for water resources exploitation. This creates a gap for business actors not to first register a water resource exploitation permit in accordance with the provisions of the applicable law. In this case, the community's protection of the right to water needs to be emphasized.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu Fakultas Hukum yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Januari tahun 2022
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangDewi Sartika Putri, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxvi, 99 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind