001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangArman Nefi, supervisor; Ratih Lestarini, examiner; Yetty Komalasari Dewi, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-57333855
504 Catatan Bibliografipages 84-88
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2021
053 No. Induk15-25-57333855
653 Kata Kuncidematerialisasi; efek bersifat ekuitas; kustodian; lembaga penyimpanan dan penyelesaian; unclaimed assets
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaPenerapan Dematerialisasi Secara Menyeluruh bagi Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham di Pasar Modal = The Implementation of Dematerialization on Equity Securities in Indonesia Capital Market
264c Tahun Terbit2021
650 Subyek TopikCapital market--Indonesia
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariBerdasarkan data PT KSEI, sampai dengan 30 April 2021, masih terdapat 2.724.008.172.889 saham dalam bentuk warkat. Dalam rangka mendorong likuiditas perdagangan, PT KSEI berupaya untuk memenuhi rekomendasi CPSS-IOSCO untuk melakukan dematerialisasi secara menyeluruh bagi efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia. Penerapan dematerialisasi efek akan mengubah bentuk efek menjadi tidak berwujud dan dialihkan ke dalam sistem pemindahbukuan. Saat ini, bukti kepemilikan saham dalam bentuk warkat masih dimungkinkan dalam Undang-Undang Pasar Modal karena tidak mewajibkan Emiten dan/atau Perusahaan Publik untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek dan masih memungkinkan penyelesaian transaksi dengan serah terima fisik efek. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal terdapat kewajiban melakukan pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek dan pendaftaran di penitipan kolektif oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), sehingga Efek tidak lagi diterbitkan dalam bentuk warkat. Sedangkan bagi efek warkat yang telah terbit dilakukan dengan melakukan konversi atas Efek warkat ke pencatatan elektronik. Dalam proses pengalihan saham kepada bentuk pencatatan elektronik, Efek warkat yang dititipkan di Kustodian (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) dengan status unclaimed assets merupakan tantangan dalam penerapan dematerialisasi efek secara penuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Konsep dematerialisasi efek belum dapat diselenggarakan secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan harmonisasi pada tingkat Undang-Undang. Penanganan dan pengelolaan unclaimed assets yang menjadi hambatan penerapan dematerialisasi membutuhkan penguatan peran Balai Harta Peninggalan yang secara Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan aset yang tidak diketahui pemiliknya serta peran Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan kewenangannya dapat mengatur penanganan dan pengelolaan unclaimed assets. ......Based on data from PT KSEI, as of April 30, 2021, the scrip form of shares was 2,724,008,172,889 shares. In order to encourage trading liquidity, PT KSEI strives to comply with the CPSS-IOSCO recommendation to carry out a complete dematerialization of equity securities in the Indonesian capital market. Principles of Financial Market Institution principle 11 stated that the Central Securities Depository (CSD) must maintain securities in an immobilised or dematerialised form for their transfer by book entry. The implementation of securities dematerialization will change the form of securities to become intangible and be transferred to the book-entry system. Currently, the scrip form is still possible under the Capital Market Law because it does not require registration on the Stock Exchange and allows securities settlement with physical handover. In the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, there is an obligation to register equity securities on the Stock Exchange and on the collective registration by the Central Securities Depository (LPP), so that securities are no longer issued in scrip form. Meanwhile, for scrip securities that have been issued, it is done by converting the scrip form into electronic records. In the implementation, the scrip form deposited in Custodians (Securities Companies and Custodian Banks) with unclaimed assets status is a challenge to fully implement the securities dematerialization. This study uses normative juridical research methods and descriptive analysis. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The concept of dematerialization has not been fully implemented, so it is deemed necessary to regulate at the level of the law. The handling and management of unclaimed assets require strengthening the role of the Balai Harta Peninggalan which is authorized to manage unclaimmed assets and strengthening the role of the Otoritas Jasa Keuangan that authorized to regulate the handling and management of unclaimed assets.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Agustus2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangRizki Kartika Maharani, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxiv, 88 pages : illustration
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Agustus2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind