700 Entri Tambahan Nama OrangDaly Erni, supervisor; Selenggang, Chairunnisa Said, supervisor; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner; Siti Hajati Hoesin, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografi
852 LokasiPerpustakaan UI
049 No. Barkod15-25-73518334
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2021
053 No. Induk15-25-73518334
653 Kata Kuncitanggung jawab notaris; legalisasi; surat dibawah tangan
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaTanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Secara Sepihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg) = Responsibilities of a Notary to Legalization of Cancellation Letter of Sale and Purchase Agreement Unilaterally (Study of Padang District Court Decision Number: 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg)
650 Subyek TopikNotaries--Indonesia
264c Tahun Terbit2021
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariTulisan ini meneliti Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg berupa akta perdamaian. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu tanggung jawab Notaris yang melakukan Legalisasi terhadap Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian yaitu penelitian secara diagnostik. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu terdapat 3 (tiga) simpulan dari rumusan masalah: pertama, kekuatan dari Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak yang tidak sah karena tidak terpenuhinya unsur dari syarat sahnya perjanjian, kedua, bentuk tanggung jawab Notaris yang melakukan Legalisasi terhadap Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak berupa pertanggungjawaban atas kepastian tanggal dan kebenaran tanda tangan para pihak dalam perjanjian serta tanggung jawab secara moral untuk menolak melakukan legalisasi karena tidak hadirnya salah satu pihak yang ada dalam perjanjian, dan ketiga implikasi dari akta perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg yaitu Notaris hanya menaati kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian dan tidak ada dampak dan sanksi bagi Notaris yang melakukan Legalisasi terhadap Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli secara sepihak dan dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi. Maka, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan seksama dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dalam hal melegalisasi seharusnya Notaris terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya, sebaiknya Notaris menolak karena tidak terpenuhinya unsur dari syarat sahnya perjanjian, hal tersebut guna memberikan pengetahuan kepada para pihak agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari atau ada pihak yang merasa dirugikan. ......This paper examines the Padang District Court Decision Number 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg in the form of a peace deed. The problem in this paper is the responsibility of the Notary who carries out the Legalization of the Cancellation Letter of the Sale and Purchase Agreement unilaterally in Decision Number 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg. To answer the problem, a normative juridical legal research method is used with a research typology, namely diagnostic research. The results of the research in this thesis are that there are 3 (three) main conclusions of the problem: first, the strength of the Letter of Cancellation of the Sale and Purchase Agreement unilaterally which is invalid because the elements of the legal requirements of the agreement are not fulfilled, second, the form of responsibility of the Notary who carries out the Legalization of the Cancellation Letter Sale and Purchase Agreement unilaterally in the form of responsibility for the certainty of the date and the truth of the signatures of the parties in the agreement as well as moral responsibility for refusing to legalize due to the absence of one of the parties in the agreement, and the third implication of the deed of peace in the Padang District Court Decision Number 87/Pdt.G/2019/PN.Pdg, namely the Notary only obeys the agreement as stated in the peace deed and there is no impact and sanction for the Notary who legalizes the Letter of Cancellation of the Sale and Purchase Agreement unilaterally and in this case the Notary has made a mistake and should worn by san ksi. So, it is hoped that the notary will be more careful and thorough in carrying out his duties and positions, in terms of legalizing the notary should first provide legal counseling related to the deed he made, the notary should refuse because the elements of the terms of the agreement are valid, this is to provide knowledge to the the parties so that problems do not arise in the future or there are parties who feel aggrieved.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Agustus2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan tahun
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangFrischa Elsafara, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisik
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Agustus2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind