700 Entri Tambahan Nama OrangYoni Agus Setyono, supervisor; Antarin Prasanthi Sigit, examiner; Latumetan, Pieter Everhardus, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
504 Catatan Bibliografipages 100-106
852 LokasiPerpustakaan UI
049 No. Barkod15-25-00546410
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2021
053 No. Induk15-25-00546410
653 Kata Kunciperzinahan; sanksi jabatan notaris; etika
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaSanksi Jabatan dan Etika Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 31/B/MPPN/VII/2020) = Departmental And Ethics Sanctions Against Notaries Who Commit Adultery Crimes (Study of The Decision of the Notary Central Supervisory Board, Number 31/B/MPPN/VII/2020)
650 Subyek TopikNotaries--Professional ethics; Misconduct in office; Adultery; Criminal law
264c Tahun Terbit2021
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariNotaris yang melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris melalui putusannya Nomor 31/B/MPPN/VII/ 2020, telah dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap notaris, karena terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu melanggar norma agama, susila dan adat, berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c undang-undang jabatan notaris. Kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis, dimana perzinahan merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, yang seharusnya berdasarkan pasal 12 huruf c undang-undang jabatan notaris, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Yang menjadi masalah pokok bahasan dalam tesis ini, yaitu bagaimana kualifikasi tindak pidana perzinahan dalam sanksi jabatan atau etika notaris serta bagaimana kewenangan dewan kehormatan dan majelis pengawas notaris, dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan perzinahan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik dan jabatan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun termasuk perzinahan, tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sanksi jabatan Notaris, sebagaimana di atur dalam undang-undang jabatan notaris. Dalam menjawab masalah tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis, dimana hasil dari penelitian ditemukan bahwa perzinahan merupakan pengingkaran terhadap lembaga perkawinan, yang termasuk perbuatan yang melanggar norma agama dan susila. Dalam hal adanya konflik antara norma hukum dan norma moral, maka norma moral yang harus diterapkan dalam kasus ini. Perlu adanya pengaturan norma moral yang dirumuskan dalam Kode Etik Notaris secara jelas dan lengkap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran moral dan hukum. ......Notary public who commit adultery crimes based on a court ruling that has had a permanent legal force, by the Central Audit Board of Notary Public through its decision No. 31/B/MPPN/VII/ 2020, has been sanctioned temporary dismissal for 6 (six) months against notary public, because it is proven to commit a despicable act that violates religious norms, morals and customs, based on article 9 paragraph (1) letter c of the notary position law. The misapplied of the law by the Tribunal, where adultery is an act that demeans the honor and dignity of the notary position, which should be based on article 12 letter c of the law of the notary office, shall be sanctioned disrespectful dismissal from his office. The main issues in this thesis, namely how the qualification of adultery crimes in the sanction of office or notary ethics and how the authority of the honorary board and the notary supervisory panel, in examining and imposing sanctions against adultery that is qualified as a violation of ethics and the position of criminal acts whose threat of punishment under 5 (five) years including adultery, do not get a clear arrangement in the sanction of notary position , as stipulated in the law of notary positions. In answering the problem, normative juridical research methods are used with descriptive research typology analysis, where the results of the research found that adultery is a denial of the institution of marriage, which includes acts that violate religious and moral norms. In the event of a conflict between legal norms and moral norms, then moral norms should be applied in this case. There needs to be a clear and complete regulation of moral norms formulated in the Notary Code of Conduct, so that there is no overlap, in the imposition of sanctions for moral and legal violations.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu indonesia Notary yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan september - Desember tahun 2021
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangRomi Asrun, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxiv, 106 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-Agustus2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind