001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Siti Hayati Hoesin, supervisor; Daly Erni, examiner; Selenggang, Chairunnisa Said, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
504 Catatan Bibliografi | 6 pages |
049 No. Barkod | 15-25-72871181 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2021 |
053 No. Induk | 15-25-72871181 |
653 Kata Kunci | notula rapat; akta pernyataan keputusan rapat; tanggung jawab notaris |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Tidak Sesuai Dengan Notula Rapat (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr) = The Notary's Responsibility For The Content of The Deed of Statement Meeting Resolutions Not In Accordance With The Minutes of Meeting (Analysis of The Decision of the North Jakarta District Court Number 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr) |
264c Tahun Terbit | 2021 |
650 Subyek Topik | Notaries; Ethics |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Dalam praktik di kantor Notaris, kadang dijumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Persiapan pembuatan akta dilakukan oleh pegawai Notaris, Penghadap tidak bertemu langsung dengan Notaris, atau tidak menunjukkan berkas yang diperlukan untuk pembuatan akta. Hal ini yang kemudian dapat menjadi permasalahan sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai terjadinya perbedaan isi Akta PKR dengan Notula Rapat dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian dalam bentuk problem identification sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris I membuat Akta PKR hanya sebatas apa yang diterangkan Tuan N, dengan begitu tidak ada bukti dokumen yang bisa dilekatkan pada minuta Akta PKR, disisi lain saat penandatanganan Akta tidak dibacakan, sehingga para pemegang saham yang hadir menganggap isi Akta sesuai dengan Notula Rapat. Notaris I bertanggung jawab atas adanya perbedaan antara Akta PKR dengan Notula Rapat, namun dalam kasus perkara pidana yang bersangkutan Notaris tidak diikutsertakan sebagai tersangka. Oleh karena Notaris tidak melaksanakan jabatannya sesuai Pasal 16 UUJN, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris untuk diperiksa dan dijatuhi sanksi.
......In practice at the Notary?s Office, sometimes things are not in accordance with the provisions. Preparation for making deeds is carried oout by staff of the Notary, the applicant does not meet directly with the Notary, or does not show the files required for making the deed. This can become a problem as in the case of the Decision of the North Jakarta District Court Number 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr. The problems examined in this research are the differences between the contents of the PKR Deed and the Minutes of Meeting and the responbility of the Notary to the Deed who he makes. The form of research in this writing is normative juridical research using document study as data collection tools. The research typology used is research in a problem identification form, while the data analysis method used is a qualitative approach. The results showed that the Notary I made the PKR Deed only to the extent that Mr. N explained, so there was no documentary evidence that could be attached to the Minuta PKR Deed, on the other hand when the Deed was signed it was not read out, so that shareholders present considered the contents of the Deed in accordance with Meeting Minutes. Notary I is responsible for any differences between the PKR Deed and the Minutes of the Meeting, however in the criminal case concerned the Notary is not included as a suspect. Because Notary does not carry out his position in accordance with Article 16 of the UUJN, the injured party can report the Notary to the Notary Supervisory Board (MPN) for examination and be subject to sanctions. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025 |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu Indonesian Notary yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan September - Desember tahun 2021 |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Kenotariatan |
100 Entri Utama Nama Orang | Tampan Cresna Kurniadinata, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xiii, 90 pages |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Agustus 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |