700 Entri Tambahan Nama OrangAntarin Prasanthi Sigit, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; F.X. Arsin Lukman, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografipages 85-90
049 No. Barkod15-25-90417756
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2021
053 No. Induk15-25-90417756
653 Kata Kuncihak eigendom; pengakuan hak eigendom; penyelesaian sengketa kepemilikan tanah
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaPenyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga AM dan PT. PJ) = Settlement of Land Ownership Disputes with Eigendom Rights (Case Study of Disputes Involving the Family Heirs of AM and PT. PJ)
650 Subyek TopikLand tenure--Law and legislation--Indonesia; Land titles--Registration and transfer; Inheritance and succession--Law and legislation--Indonesia
264c Tahun Terbit2021
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariKetentuan dalam Bagian Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Konversi, termasuk hak eigendom. Dari pernyataan di dalam Pasal 1 Ketentuan-ketentuan Konversi dapat diartikan bahwa hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UU a quo sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tanah tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA yaitu bukan warga negara Indonesia. Dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum melakukan konversi hak atas tanah sebagaimana ditentukan oleh UUPA. Sebagai akibatnya muncul sengketa seperti yang ditemukan dalam kasus yang melibatkan ahli waris AM dan PT. PJ, dimana kedua pihak mengklaim sebagai pemilik tanah dengan alas hak eigendom. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait pengakuan hak eigendom menurut ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu juga mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan alas hak eigendom dalam kasus yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah meskipun hak eigendom sudah tidak diakui, namun untuk tanah dengan alas hak eigendom dapat diajukan permohonan hak milik ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi seperti kelurahan dan kepala kantor pertanahan. Adapun apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya ditempuh melalui BPN di mana selanjutnya BPN akan mengeluarkan keputusan penegasan pihak yang berhak atas tanah. Berdasarkan keputusan tersebut maka dapat ditempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri setempat untuk pengajuan gugatan dan Kepolisian guna membuat laporan terjadinya tindak pidana. ......The provisions in the second part of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) regulates the provisions for conversion, including eigendom rights. From the statement in Article 1 of the Conversion Provisions, it can be interpreted that the eigendom rights to land that existed at the time the a quo Law came into effect became property rights, unless the owner of the land did not meet the requirements as stated in Article 21 of the UUPA, namely non-citizens. Indonesian country. In reality, there are still many people who have not converted land rights as determined by the LoGA. As a result, disputes arise as found in the case involving the heirs of AM and PT. PJ, where both parties claim to be the owner of the land on the basis of eigendom rights. This research was conducted by raising issues related to the recognition of Eigendom rights according to legal provisions in Indonesia. In addition, there is also a mechanism for resolving land disputes on the basis of Eigendom rights in the cases studied. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that although the Eigendom rights have not been recognized, for land that is still attached to the Eigendom rights, an application for ownership rights can be submitted to the BPN using a physical possession statement witnessed by 2 (two) witnesses. The settlement of land ownership disputes is taken through the BPN, to issue a decision affirming the party entitled to the land, the local District Court to file a lawsuit, and/or the Police to make a report on the occurrence of a crime.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Indoneia Notary yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan September tahun 2021
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangRamzi Farhan, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxii, 90 pages : illustration
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-Agustus2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind