| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang dihadapkan pada berbagai hambatan sebagai bagian dari Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Latar belakang pendidikan dan profesi dokter diduga berperan dalam memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan SKP ini. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan memanfaatkan data sekunder dari Survei Keprofesian Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 2023. Sebanyak 3.835 subjek yang teregistrasi sebagai anggota IDI dari berbagai jenjang usia menjadi sampel dalam penelitian ini.
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan SKP, meliputi jenjang pendidikan dan profesi, serta berbagai variabel perancu seperti jenis kelamin, usia, lokasi provinsi, jenis fasilitas pelayanan kesehatan, persepsi mengenai pentingnya SKP, kesulitan dalam resertifikasi kompetensi, serta berbagai faktor hambatan lainnya. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat.
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jenjang profesi dan pemenuhan SKP (p=0,003), namun tidak ditemukan hubungan signifikan dengan jenjang pendidikan (p=0,081). Beberapa faktor lain yang secara signifikan berhubungan dengan pemenuhan SKP adalah usia (p<0,001), jenis kelamin (p=0,026), lokasi provinsi (p=0,028), persepsi tentang pentingnya SKP (p<0,001), kesulitan resertifikasi kompetensi (p<0,001), hambatan biaya (p<0,001), hambatan terkait jarak ke lokasi pelatihan (p=0,014), serta hambatan fasilitas yang tidak merata (p<0,001). Analisis regresi logistik mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti lokasi provinsi, usia, persepsi perlunya SKP, kesulitan resertifikasi kompetensi, hambatan biaya, dan hambatan fasilitas memberikan pengaruh kumulatif sebesar 26,9% terhadap pemenuhan SKP.
Simpulannya, jenjang profesi dokter memiliki hubungan yang signifikan dengan pemenuhan SKP di Indonesia, dengan faktor-faktor tambahan yang mencakup lokasi provinsi, usia, persepsi pentingnya SKP, kesulitan dalam resertifikasi, serta hambatan biaya dan fasilitas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi pemenuhan SKP.
......Indonesia is currently facing challenges in meeting the requirements for Continuing Professional Development (CPD) Credit Units (SKP), as various obstacles impact this process. The educational and professional backgrounds of doctors are suspected to influence their ability to fulfill these SKP requirements. This study employed a cross- sectional design, utilizing secondary data from the 2023 Professional Survey by the Indonesian Medical Association (IDI), encompassing a sample of 3,835 registered IDI members across various age groups.
The analysis aimed to identify factors influencing SKP fulfillment, including education level and professional stage, along with confounding variables such as gender, age, provincial location, type of healthcare facility, perception of SKP necessity, difficulties with competency recertification, and other obstructive factors. The study employed univariate, bivariate, and multivariate analyses.
Results indicated a significant relationship between professional level and SKP fulfillment (p=0.003), though no significant association was found with education level (p=0.081). Other factors significantly related to SKP fulfillment included age (p<0.001), gender (p=0.026), provincial location (p=0.028), perceived importance of SKP (p<0.001), competency recertification challenges (p<0.001), cost barriers (p<0.001), distance to training locations (p=0.014), and unequal access to facilities (p<0.001). Logistic regression analysis revealed that factors such as provincial location, age, perceived SKP necessity, recertification challenges, cost barriers, and facility limitations collectively influenced SKP fulfillment by 26.9%.
In conclusion, doctors' professional levels are significantly associated with SKP fulfillment in Indonesia. Additional influential factors include provincial location, age, perception of SKP importance, recertification challenges, as well as cost and facility barriers, which should be considered in developing effective SKP fulfillment strategies. |