001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangFitriani Ahlan Sjarif, supervisor; Tri Hayati, examiner; Hari Prasetiyo, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-92850944
504 Catatan Bibliografipages 99-105
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-92850944
653 Kata Kunciharmonisasi dan sinkronisasi; Peraturan Perundang-Undangan; ex-post review; Undang-Undang tentang Cipta Kerja
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaHarmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai Bentuk Ex-Post Review oleh Lembaga Eksekutif Berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja = Harmonization and Synchronization of Laws and Regulations as a Form of Ex-Post Review by the Executive Agency Based on Article 181 of the Law on Job Creation
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikJob creation--Law and legislation--Indonesia
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariHarmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan diperkenalkan dalam Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebagai suatu konsep ex-post review yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Harmonisasi dan sinkronisasi berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau putusan pengadilan. Pada praktiknya, ketentuan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal, antara lain ambiguitas pemaknaan konsep harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan sampai dengan tidak sejalannya konsep harmonisasi dan sinkronisasi ini dengan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ex-post review yang ditawarkan oleh Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini sebaiknya tetap diarahkan pada model ex-ante review berupa penyusunan kembali peraturan perundang-undangan dengan kekhususan adanya pembentukan pokja yang akan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan hanya dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tesis ini akan menganalisis problematika pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan model pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. ......Harmonization and synchronization of laws and regulations are introduced in Article 181 of the Law on Job Creation as an ex-post review concept implemented by the executive. Harmonization and synchronization under Article 181 of the Law on Job Creation is carried out against laws and regulations under the law that are deemed contrary to the Law on Job Creation, higher laws and regulations, or court decisions. In practice, the provisions of Article 181 of the Law on Job Creation cannot be implemented due to several reasons, including the ambiguity of the meaning of the concept of harmonization and synchronization of laws and regulations to the incompatibility of the concept of harmonization and synchronization with the concept of harmonizing, agreeing, and stabilizing the conception of draft laws and regulations stipulated in the Law on the Establishment of Laws and Regulations. The ex-post review offered by Article 181 of the Law on Job Creation should still be directed at the ex-ante review model in the form of re-drafting laws and regulations with the specificity of establishing a working group that will evaluate laws and regulations under laws that conflict only with the Law on Job Creation. By using doctrinal research method, this thesis will analyze the problems of harmonization and synchronization based on Article 181 of the Law on Job Creation and the implementation model of harmonization and synchronization that is in line with the provisions of other laws and regulations in Indonesia.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangDiny Arista Risandy, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxii, 105 pages : illustration
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind