001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangHarsanto Nursadi, supervisor; Tri Hayati, examiner; Sri Mamudji, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-45672759
504 Catatan Bibliografipages 117-129
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-45672759
653 Kata Kuncikewenangan; pelaksana tugas; pejabat pembina kepegawaian
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaKewenangan Pelaksana Tugas dalam Melakukan Tindakan yang Bersifat Strategis yang Berdampak pada Perubahan Status Hukum Kepegawaian = The Authority of the Acting Official of Staff in Taking Strategic Actions Affecting Changes in the Legal Status of Civil Apparatus
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikLegal status.
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariTulisan ini menganalisis mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pelaksana tugas pejabat pembina kepegawaian, khususnya dalam kewenangan untuk melakukan tindakan strategis dalam bidang kepegawaian yang mengakibatkan perubahan status hukum pegawai dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Kewenangan pelaksana tugas dibatasi oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana seorang pelaksana tugas tidak mempunyai kewenangan salah satunya untuk mengambil tindakan dan/atau keputusan yang sifatnya strategis dalam aspek kepegawaian. Namun pembatasan ini rupanya memunculkan dampak negatif bagi pelaksana tugas yang ditugaskan untuk waktu yang lama. Limitasi kewenangan tersebut memunculkan stagnasi dalam pembinaan manajemen pegawai ASN pada instansi pemerintah. Hal ini juga dipandang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya untuk memperluas kewenangan pelaksana tugas disertai dengan mekanisme pengawasan untuk mencegah kemungkinan timbulnya penyelahgunaan kewenangan. ......This paper analyzes the authority possessed by acting officials of civil apparatus officials, especially in the authority to take strategic actions in the field of civil apparatus that result in changes in the legal status of employees in the appointment, transfer and dismissal of employees. This research is written using doctrinal legal research methods. The authority of task executors is limited by the provisions of Article 14 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, where a task executor does not have the authority, one of which is to take strategic actions and/or decisions in the aspect of staffing. However, this restriction seems to have a negative impact on the executor who is assigned for a long time. The limitation of authority has led to stagnation in the development of ASN employee management in government agencies. This is also seen as affecting the achievement of government agency performance. To overcome this, the government seeks to expand the authority of task executors accompanied by a supervisory mechanism to prevent the possibility of abuse of authority.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangAdam Candra Syafruddin, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxiv, 129 pages : illustration
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind