001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangDaly Erni, supervisor; Sri Mamudji, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-30663670
504 Catatan Bibliografipages 87-90
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-30663670
653 Kata Kunciright of state control; upstream oil and gas management; the authority of the special task force for upstream oil and gas business activities; state responsibility; work guidelines
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaKewenangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sebagai Lembaga Pengganti BP Migas Dalam Menetapkan Pedoman Tata Kerja = The Authority of The Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) as a Substitute Institution for BP Migas in Establishing Work Guidelines
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikOil and gas law
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariSKK Migas sebagai lembaga pengganti BP Migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 merupakan lembaga sementara sehingga kepastian keberlangsungannya masih dipertanyakan. Penulisan ini menitikberatkan pada 2 (dua) pembahasan yakni: (1) mengkaji permasalahan yang muncul berkaitan dengan status SKK Migas yang bersifat sementara dan (2) menganalisis pedoman tata kerja (PTK) yang diterbitkan oleh Kepala SKK Migas dalam mendukung pengelolaan tata kelola minyak dan gas bumi. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan, SKK Migas pada dasarnya tidak dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, namun diberikan mandat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, PTK sebagai bagian dari kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi. PTK yang diterbitkan oleh Kepala SKK Migas sebagai fungsi kontrol terhadap kontraktor kerja sama minyak dan gas bumi. ......SKK Migas as a substitute institution for BP Migas after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 is a temporary institution so that the certainty of its sustainability is still questionable. This writing focuses on two main discussions: (1) examining the problems that arise related to the temporary status of SKK Migas and (2) analyzing the work guidelines issued by the Head of SKK Migas in supporting the oil and gas governance. Through this research, it can be concluded that SKK Migas was basically not formed specifically to manage upstream oil and gas business activities, but was given a mandate from the Minister of Energy and Mineral Resources. Therefore, the work guidelines, as part of government policy, must have purpose in maximizing the prosperity of the people, in accordance with the mandate of the constitution. The PTK issued by the Head of SKK Migas serves as a control function for oil and gas cooperation contractors.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangSilaban, Ruth Marthania, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxi, 90 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind