001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangDaly Erni, supervisor; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Liza Priandhini, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-63160670
504 Catatan Bibliografipages 69-72
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-63160670
653 Kata Kuncikuasa palsu; pengurusan hak atas tanah; kesalahan pejabat pembuat akta tanah
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaImplikasi Hukum Penggunaan Kuasa Palsu Pengurusan Hak Atas Tanah terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemilik Tanah dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pid/2023) = Legal Implications of Using Fake Power of Attorney for Land Rights Administration against Land Deed Officials, Land Owners and Third Parties (Study of Supreme Court Decision Number 859 K/Pid/2023)
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikNotaries--Indonesia
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenelitian menganalisis terjadinya pembatalan terlaksananya jual beli karena kesalahan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menghambat proses transaksi jual beli. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan doktrinal. Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan kuasa palsu untuk melakukan pengecekan dan pengurusan sertipikat hak atas tanah tanpa diketahui oleh pemegang hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pid/2023. Perubahan terhadap sertipikat tanah harus dilakukan dan disetujui oleh pemegang hak atas tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diperbolehkan menggunakan kuasa palsu dalam persetujuan dari pemegang hak atas tanah untuk perubahan pada sertipikat hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat dan menggunakan kuasa palsu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan rumusan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 263 ayat (2) KUHP. ......The study discusses the cancellation of the sale and purchase due to notary errors that hinder the sale and purchase transaction process. Notaries use fake powers of attorney to check and administer land title certificates without the knowledge of the land title holders in the case of Supreme Court Decision Number 859 K/Pid/2023. Changes to land certificates must be made and approved by the land title holders, Notaries are not allowed to use fake powers of attorney in the approval of land title holders for changes to land title certificates. A notary who creates and uses a fake power of attorney fulfills the elements of an unlawful act and the formulation of Article 263 paragraph (1) in conjunction with Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangSuratman, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikviii, 72 pages : illustration
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind