| 001 Hak Akses (open/membership) | membership |
| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Wahyu Andrianto, supervisor; Djarot Dimas Achmad Andaru, supervisor; Myra Rosana, examiner; Farida Prihatini, examiner; Meliyana Yustikarini, examiner |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
| 049 No. Barkod | 14-25-83096652 |
| 504 Catatan Bibliografi | pages 124-133 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI |
| 338 Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit |
| 903 Stock Opname | |
| 534 Catatan Versi Asli | |
| Tahun Buka Akses | 2025 |
| 053 No. Induk | 14-25-83096652 |
| 653 Kata Kunci | dokter militer; pelindungan hukum; bencana alam; military doctor; legal protection; natural disaster |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Peranan dan pelindungan hukum bagi dokter militer dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang (OMSP): Bencana alam = Role and legal protection for military doctors in the implementation of military operations other than war (OMSP): Natural disaster |
| 264c Tahun Terbit | 2025 |
| 650 Subyek Topik | Legal protection; Military doctors; Military operations other than war; Natural disaster |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Skripsi ini membahas peran dokter militer dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam memberikan bantuan bencana alam kepada masyarakat di Indonesia, serta menjelaskan pelindungan hukum yang diterima oleh dokter militer dalam melaksanakan tugas tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini adalah doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Tulisan ini menjelaskan peran dan pelindungan hukum dokter militer dalam menjalankan tugas bantuan bencana alam di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa dokter militer memiliki kompetensi dan kewenangan khusus yang menjadikan dokter militer menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan bencana alam kepada korban di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter militer mendapatkan pelindungan hukum sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pelindungan hukum terhadap dokter militer dalam keadaan gawat darurat bencana yang membawa kondisi ke dalam gawat darurat medis tersebut meliputi ketiadaan informed consent, penulisan rekam medis, serta pemberian bantuan medis yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), etika, dan disiplin. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan terkait ketidakjelasan alur dalam pemberian bantuan korban bencana dan belum adanya penegasan pelindungan hukum terhadap dokter militer, khususnya dalam memberikan bantuan korban bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara TNI dan pihak terkait seperti BNPB untuk memperjelas alur koordinasi bantuan bencana alam, serta penegasan lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan mengenai pelindungan hukum bagi dokter militer dalam melaksanakan tugas bantuan bencana alam.
......This thesis discusses the role of military doctors in carrying out the duties of Military Operations Other Than War (OMSP), especially in providing natural disaster assistance to the community in Indonesia, and explains the legal protection received by military doctors in carrying out these duties. The method used in this research is doctrinal with analytical descriptive type. This paper explains the role and legal protection of military doctors in carrying out natural disaster relief duties in Indonesia. This research explains that military doctors have special competencies and authorities that make military doctors the frontline in providing natural disaster relief to victims in Indonesia. In carrying out their duties, military doctors get legal protection as health workers who provide medical services to the community as regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Legal protection for military doctors in disaster emergencies that bring conditions into medical emergencies includes the absence of informed consent, writing medical records, and providing medical assistance in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs), ethics, and discipline. However, this study also found problems related to the unclear flow in providing assistance to disaster victims and the absence of affirmation of legal protection for military doctors, especially in providing assistance to disaster victims. |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | Aa |
| 090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 337 Media Type | unmediated (rdacontent); computer (rdacontent) |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Fitri Sarah Nais, author |
| 264a Kota Terbit | Depok |
| 300 Deskripsi Fisik | xv, 133 pages : illustrations + appendix |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | Aa |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
| 041 Kode Bahasa | ind |