001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangFitra Arsil, supervisor; Ratih Lestarini, supervisor; Fatmawati, examiner; Mohammad Novrizal, examiner; Abdul Bari Azed, 1949-, examiner
336 Content Typetext (rdcontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-38001258
504 Catatan Bibliografipages 123-135
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
053 No. Induk15-25-38001258
Tahun Buka Akses2025
653 Kata KunciBaduy; pemilu; partisipasi politik
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaPrinsip Lunang dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum = Lunang Principle in Baduy Customary Law Society Perspective of General Election Law
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikCustomary law; election.
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariTesis ini membahas satu entitas sosial masyarakat hukum adat Baduy dalam perspektif Undang-Undang Pemilu. Masyarakat hukum adat Baduy memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, salah satu yang kentara ialah partisipasi politik dalam proses elektoral seperti pemilihan umum, di mana masyarakat adat Baduy memilih para kandidat yang berlaga dalam arena politik. Namun, masyarakat adat Baduy memiliki prinsip milu kanu meunang (lunang) dalam konteks politik elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan metode wawancara sebagai pengumpulan data untuk memperoleh temuan penelitian baru. Hasil penelitian mengafirmasi bahwa partisipasi politik masyarakat adat Baduy dalam pemilihan umum seringkali mengalami fluktuasi. Hal ini ditengarai karena masyarakat adat Baduy memiliki ciri khasnya sebagai satu entitas sosial, termasuk dalam hal Pikukuh yang diyakini menjadi prinsip utama masyarakat hukum adat Baduy. Di satu sisi, masyarakat adat Baduy harus menentukan pilihan politik sebagai warga negara Indonesia, sedangkan di sisi yang lain, masyarakat adat Baduy melakukan prinsip Pikukuh yang selama ini sudah menjadi rutinitas yang ditanggalkan oleh para leluhurnya, terlebih saat ada acara bersamaan antara pemilihan umum dan ritual keadatan masyarakat adat Baduy. Kemudian, dalam proses politik yang sedang bergulir, masyarakat adat Baduy juga melarang para kandidat untuk melakukan aktivitas kampanye politik, karena dinilai akan menciptakan fragmentasi sosial di lingkungan masyarakat adat Baduy. Dalam konteks ini, masyarakat adat Baduy memegang prinsip milu kanu meunang (lunang) dalam proses pemilihan umum tersebut. Keterlibatan masyarakat adat Baduy dalam memilih dan tidak memilih saat pelaksanaan pemilihan umum juga tidak bisa dijustifikasi bahwa masyarkat adat Baduy bersikap netral, melainkan hak masyarakat adat Baduy, terlebih tidak ada pemberian sanksi kepada para pemilih pada umumnya maupun masyarakat adat Baduy yang tidak memilih, termasuk dalam prinsip Pikukuh adat Baduy. ......This thesis discusses a social entity of the Baduy customary law community from the perspective of the Election Law. The Baduy customary law community has different characteristics from society in general, one of which is obvious is political participation in electoral processes such as general elections, where the Baduy customary community chooses candidates who compete in the political arena. However, the Baduy customary community has the principle of milu kanu meunang (lunang) in the context of electoral politics. This study uses a qualitative descriptive approach using a case approach and interview methods as data collection to obtain new research findings. The results of the study affirm that the political participation of the Baduy customary community in general elections often fluctuates. This is suspected because the Baduy customary community has its own characteristics as a social entity, including in terms of Pikukuh which is believed to be the main principle of the Baduy customary law community. On the one hand, the Baduy indigenous people must determine political choices as Indonesian citizens, while on the other hand, the Baduy indigenous people carry out the Pikukuh principle which has become a routine abandoned by their ancestors, especially when there is a simultaneous event between the general election and the Baduy indigenous people's traditional rituals. Then, in the ongoing political process, the Baduy indigenous people also prohibit candidates from carrying out political campaign activities, because it is considered that it will create social fragmentation in the Baduy indigenous community environment. In this context, the Baduy indigenous people uphold the milu kanu meunang (lunang) principle in the general election process. The involvement of the Baduy indigenous people in choosing and not choosing during the general election cannot be justified that the Baduy indigenous people are neutral, but rather the right of the Baduy indigenous people, especially since there are no sanctions given to voters in general or the Baduy indigenous people who do not vote, including in the Baduy customary Pikukuh principle.
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Februari2025
090 No. Panggil SetempatT-pdf
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Utama Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangMulhat, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisik135 pages : illustration
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Februari2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind