700 Entri Tambahan Nama OrangTeddy Anggoro, supervisor; Freddy Harris, examiner; Aritonang, Parulian Paidi, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
852 LokasiPerpustakaan UI
504 Catatan Bibliografipages 97-102
049 No. Barkod15-25-71873377
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-71873377
653 Kata Kunciahli waris; piutang negara; tindakan keperdataan
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaModel Penyelesaian Piutang Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Melalui Ahli Waris Oleh PUPN = The Model of State Receivables Resolution for Indonesian Bank Liquidity Assistance through Heirs by PUPN
650 Subyek TopikHeirs; Liquidity (Economics)
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariTesis ini menganalisis terkait model penyelesaian piutang negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dengan fokus pada kedudukan ahli waris sebagai penanggung utang dana BLBI serta landasan hukum terkait penetapan tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik dalam proses penagihan piutang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang didukung dengan wawancara. Kedudukan ahli waris dapat diterapkan melalui hukum waris islam yang menekankan kedudukan pada kekerabatan, hukum adat berdasarkan kebiasaan budaya setempat, atau KUHPerdata yang berarti ahli waris sebagai penanggung utang memiliki hak untuk menerima, menolak, atau menerima melalui hak istimewa harta kekayaan yang diwariskan. Landasan hukum pada PP No.28 Tahun 2022 yang belum memiliki cukup kekuatan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan, serta isi daripada PP tersebut mengenai tindakan keperdataan yang umumnya terkait dengan hukum privat, dalam konteks dana BLBI yang berasal dari perjanjian perdata dan telah dialihkan menjadi urusan hukum publik, karena bersinggungan dengan piutang Negara ......This thesis analyzes the model of resolving state receivables from the Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) funds managed by the State Receivables Affairs Committee (PUPN), focusing on the position of heirs as debtors of BLBI funds and the legal basis for determining civil actions and/or public service actions in the debt collection process as regulated in Government Regulation No. 28 of 2022. This study employs a doctrinal research method supported by interviews. The position of heirs can be determined through Islamic inheritance law, which emphasizes kinship, customary law based on local cultural practices, or the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), which provides heirs as debtors with the right to accept, reject, or accept inheritance under the privilege of the inherited estate. The legal basis of Government Regulation No. 28 of 2022 lacks sufficient legal strength under the legislative hierarchy. Furthermore, the regulation?s provisions on civil actions, which are typically associated with private law, reflect a transition to public law in the context of BLBI funds, as these funds originate from civil agreements but have been reclassified as state receivables due to their intersection with public interests.
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangRania Nur Hafsah Setiawan, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikvi, 102 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Mei2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind