| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Lauditta Humaira, supervisor; Munthe, Abdul Karim, examiner; Farida Prihatini, examiner |
| 001 Hak Akses (open/membership) | membership |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
| 504 Catatan Bibliografi | pages 87-96 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI |
| 049 No. Barkod | 14-25-86859716 |
| 338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
| 903 Stock Opname | |
| 534 Catatan Versi Asli | |
| Tahun Buka Akses | 2025 |
| 053 No. Induk | 14-25-86859716 |
| 653 Kata Kunci | kewarisan; kedudukan saham; perjanjian pinjam nama; perbuatan melawan hukum |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Tinjauan Yuridis atas Kedudukan Saham sebagai Objek Waris yang Didasarkan pada Perjanjian Pinjam Nama = Juridicial Review of The Position of The Stocks as an Inheritance Object Based on a Nominee Agreement |
| 650 Subyek Topik | Stocks -- Law and legislation; Inheritance and succession |
| 264c Tahun Terbit | 2025 |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-April 2025 |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Tulisan ini menganalisis kedudukan saham sebagai objek waris yang didasarkan pada perjanjian pinjam nama. Penulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hukum waris perdata di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Proses warisan melibatkan tiga unsur utama: pewaris, ahli waris, dan objek warisan. Sepanjang hidupnya, seseorang dapat membuat perjanjian yang mempengaruhi pembagian harta warisan, salah satunya adalah perjanjian pinjam nama, yang sering kali muncul dalam praktik kepemilikan saham. Perjanjian pinjam nama adalah suatu kesepakatan antara dua pihak, yakni nominee dan beneficiary. Dalam praktiknya, perjanjian pinjam nama sering dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum, karena bertentangan dengan asas sahnya perjanjian dalam KUHPerdata dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terkait dengan kedudukan saham sebagai objek waris yang diperoleh melalui perjanjian pinjam nama, saham tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta warisan. Permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai pengaturan hukum waris perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan perjanjian pinjam nama yang memengaruhi status harta warisan. Tulisan ini juga akan menganalisis bagaimana perjanjian pinjam nama merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji Putusan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Pbr, yang relevan untuk memahami bagaimana pengadilan memutuskan kasus terkait kedudukan saham dalam konteks perjanjian pinjam nama dan warisan.
......This paper analyses the position of shares as inheritance objects based on nominee agreements. The writing is prepared using a doctrinal research method. Inheritance law in Indonesia is regulated by the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata), which governs the process of transferring assets from a decedent to their heirs after death. The inheritance process involves three main elements: the decedent, the heirs, and the estate. During their lifetime, an individual can enter into agreements that affect the distribution of their estate, one of which is the nominee agreement, often found in share ownership practices. A nominee agreement is an arrangement between two parties, namely the nominee and the beneficiary. In practice, nominee agreements are often viewed as a form of legal subterfuge, as they contradict the principles of valid contracts under the Civil Code and may be categorized as unlawful acts. Regarding the position of shares as inheritance objects obtained through nominee agreements, these shares cannot be included in the estate. The main issue raised in this paper is the regulation of inheritance law in Indonesia, particularly in relation to nominee agreements affecting the status of inherited assets. This paper will also analyse how nominee agreements constitute unlawful acts that contravene provisions in the Civil Code. Additionally, this research will examine the decision in Case Number 287/Pdt.G/2023/PN Pbr, which is relevant for understanding how the court resolves cases related to the status of shares within the context of nominee agreements and inheritance. |
| 090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
| 337 Media Type | computer (rdamedia) |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Diandra Nafisah, author |
| 264a Kota Terbit | Depok |
| 300 Deskripsi Fisik | xi, 96 pages : illustration + appendix |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-April 2025 |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
| 041 Kode Bahasa | ind |