700 Entri Tambahan Nama OrangDaly Erni, supervisor; Latumeten, Pieter Everhardus, supervisor; Liza Priandhini, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografipages 74-82
852 LokasiPerpustakaan UI
049 No. Barkod15-25-55011258
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-55011258
653 Kata Kunciakta dibawah tangan; legalisasi oleh notaris; penerjemah resmi
040 Sumber PengataloganLibUI ida rda
245 Judul UtamaImplikasi Hukum terhadap Legalisasi Akta Pengalihan Saham dalam Bahasa Asing pada Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 783/PK/Pdt/2023) = Legal Implication for the Legalization of Share Transfer Deeds in Foreign Languages in Public Limited Companies (Study of Supreme Court Decision Number 783/PK/Pdt/2023)
650 Subyek TopikNotaries--Indonesia
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar KerjaAdhityaN-Juni2025
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariTesis ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783/PK/Pdt/2023 mengenai Akta Dibawah Tangan berbahasa asing yang dilegalisasi oleh Notaris. Perjanjian antara PT CAKP dengan MDS yang terdapat dalam Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase yang tidak sah dijadikan sebagai alat bukti karena akta tersebut tidak diterjemahkan dengan Penerjemah Resmi tersumpah. Putusan ini hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Bahasa, maka penelitian ini memberikan pandangan dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keabsahan dari legalisasi akta dibawah tangan berbahasa asing serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa Akta Dibawah Tangan yang dibuat disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa asing, maka dalam Akta tersebut harus tetap dibuat juga dalam Bahasa Indonesia serta menggunakan Penerjemah Resmi agar dalam menerjemahkan Akta tersebut tidak terdapat penafsiran yang berbeda yang mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Putusan Mahkamah Agung tidak membahas mengenai pertanggungjawaban dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai dalam menerjemahkan akta dibawah tangan tersebut. Notaris, dalam kasus ini Notaris dapat dikenakan sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Perbuatan Notaris sebagaimana kasus putusan ini, dapat dikenakan saksi ganti kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. ......This thesis analyzes the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 783/PK/Pdt/2023 concerning a Private Deed in a Foreign Language Legalized by a Notary. The agreement between PT CAKP and MDS contained in the Term Sheet Dated 3 June 2014 PT GPRA, Equity Purchase which is not valid is used as evidence because the deed was not translated by a sworn Official Translator. This decision only considers the provisions in the Language Law, so this study provides a view from the Notary Law (UUJN), and the Limited Liability Company Law (UUPT). The problem raised is how the validity of the legalization of a private deed in a foreign language and the responsibility of a Notary. The research method used is doctrinal. The results of the research in this study are that the Private Deed made agreed upon by both parties in the agreement is made in a foreign language, so the Deed must still be made in Indonesian and use an Official Translator so that in translating the Deed there are no different interpretations that result in disputes in the future. The Supreme Court's decision does not discuss the liability for having committed an unlawful act because of negligence in translating the private deed. Notaries, in this case, can be subject to sanctions either civilly, criminally, or administratively. The actions of a notary as in the case of this decision, can be subject to a witness compensation in accordance with Article 1365 of the Civil Code.
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangAnggia Septiara Putri Utomo, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxi, 82 pages
904a Pengisi Lembar KerjaAdhityaN-Juni2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind