700 Entri Tambahan Nama OrangAritonang, Parulian Paidi, supervisor; Irham Virdi, supervisor; Teddy Anggoro, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner; Ahmad Madison, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografipages 95-98
852 LokasiPerpustakaan UI
049 No. Barkod14-25-52134716
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk14-25-52134716
653 Kata KunciBUMN persero; Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004; permohonan PKPU; inkonsistensi pertimbangan hakim
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaAnalisis Yuridis Pasal 2 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004: Permohonan PKPU bagi BUMN Persero pada Putusan Nomor 208/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst = Juridical Analysis of Article 2 Paragraph (5) of Law No. 37 of 2004: PKPU Petition for State-Owned Limited Liability Companies in Decision Number 208/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst and Number 3/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst
650 Subyek TopikGovernment ownership -- Law and legislation -- Indonesia
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Mei 2025
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariKedudukan hukum BUMN Persero dalam permohonan PKPU berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut mengatur bahwa hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan permohonan pailit atau PKPU bagi BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, dengan seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Namun, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal tersebut terhadap BUMN Persero, seperti yang terlihat pada kasus PKPU PT Jasa Marga Tbk dan PT Indofarma Tbk. Dalam kasus Jasa Marga, pengadilan mengakui kewenangan kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU, sementara dalam kasus Indofarma, kewenangan tersebut ditolak.Ketidaksinkronan ini juga mencakup perbedaan pemahaman antara definisi Persero dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN dan kriteria BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis undang-undang dan putusan terkait, termasuk PP No. 72 Tahun 2016 dan UU No. 19 Tahun 2003. Kesimpulannya, BUMN Persero memiliki kedudukan hukum yang serupa dengan perseroan terbatas lainnya, sehingga permohonan pailit atau PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor. Putusan yang berbeda-beda pada kasus serupa menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan oleh majelis hakim belum sepenuhnya konsisten, sehingga memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk harmonisasi regulasi. ......The Legal Standing of State-Owned Enterprises (Persero) in PKPU Applications Under Article 2 Paragraph (5) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). This article stipulates that only the Minister of Finance is authorized to file for bankruptcy or PKPU against state-owned enterprises (BUMN) engaged in public interest activities, whose entire capital is state-owned and not divided into shares. However, inconsistencies arise in applying this provision to BUMN Persero, as seen in the PKPU cases of PT Jasa Marga Tbk and PT Indofarma Tbk. In the Jasa Marga case, the court acknowledged creditors' authority to file a PKPU application, while in the Indofarma case, this authority was rejected. This inconsistency also stems from differing interpretations of the definition of Persero in Article 1(2) of the BUMN Law and the criteria for BUMN in Article 2(5) of the Bankruptcy Law. This research employs a doctrinal approach by analyzing relevant laws and decisions, including Government Regulation No. 72 of 2016 and Law No. 19 of 2003. The study concludes that BUMN Persero holds a legal standing similar to other limited liability companies, allowing bankruptcy or PKPU applications by creditors or debtors. Varying court decisions on similar cases indicate a lack of consistency in applying Article 2(5), necessitating further regulatory harmonization.
090 No. Panggil SetempatS-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangMuhammad Farhan Nugraha, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxi, 98 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Mei 2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaSkripsi
041 Kode Bahasaind