700 Entri Tambahan Nama OrangLidwina Inge Nurtjahyo, supervisor; Alwesius, supervisor; Rouli Anita Velentina, examiner; Fully Handayani Ridwan, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
852 LokasiPerpustakaan UI
504 Catatan Bibliografipages 81-84
049 No. Barkod15-25-40314813
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-40314813
653 Kata Kuncitanah kohir; camat sebagai ppat sementara; akta jual beli; hak atas tanah lama; perbuatan melawan hukum
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaTanggung Jawab Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli di atas Tanah Kohir Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Blb) = The Responsibility of Camat as temporary PPAT in Drafting Sale and Purchase Deeds Over Other People’s Kohir Land (Case Study of Bale Bandung District Court Decision Number 43/Pdt.G/2023/PN Blb)
650 Subyek TopikLand titles--Indonesia; Deeds--Indonesia; Real property--Indonesia--Cases
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar Kerja
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariCamat sebagai PPAT sementara, seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Camat sebagai PPAT sementara harus memverifikasi keaslian dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien untuk membuat Akta. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik Kohir sebagai pemilik yang sah tidak mengetahui adanya Akta Jual Beli yang dibuat Camat sebagai PPAT sementara sehingga menyebabkan terbitnya SHM atas nama orang lain. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perlindungan hukum pemilik Kohir atas penerbitan sertipikat hak milik di atas tanah miliknya dan tanggung jawab Camat sebagai PPAT sementara terhadap pemenuhan unsur pelanggaran dalam membuat Akta Jual Beli di atas tanah kohir milik orang lain berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Blb. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum pemilik kohir atas penerbitan sertipikat hak milik di atas tanah miliknya berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Blb, bahwa perlindungan pemilik hak atas tanah lama berupa Kohir dapat dibuktikan dengan pembuktian melalui bukti tertulis dan bukti tidak tertulis melalui keterangan saksi-saksi serta penguasaan fisik atas tanahnya dan untuk pemenuhan perlindungan hukum demi menjamin kepastian hukum tanah Kohir harus didaftarkan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2021. Camat sebagai PPAT sementara dapat dimintakan pertanggung jawaban berupa sanksi perdata dan pidana akibat dari Akta Jual Beli yang cacat hukum dan batal demi hukum sehingga menimbulkan sengketa tanah Kohir bagi para pihak. Saran yang dapat diberikan adalah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional agar meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi yang lebih ketat terhadap Camat sebagai PPAT sementara serta pemerataan PPAT di berbagai wilayah Indonesia. ......Camat as temporary PPAT, should apply the principle of caution in carrying out their duties and responsibilities. Camat as temporary PPAT, must ensure the authenticity of documents submitted by clients before drafting a Deed. This Thesis presents a case which the Kohir owner as the rightful owner, was unware of a Sale and Purchase Deeed made by Camat as temporary PPAT, resulting in the issuance of a Land Ownership Certificate (SHM) in another person?s name. The research focuses on legal protection for Kohir Owner in relation to the issuance of ownership certificates over the Kohir owner land and the responsibility od Camat as temporary PPAT concerning breaches in drafting a Sale and Purchase Deed over Kohir land belonging to others, analyzed through tha Bale Bandung District Court Decision Number 43/Pdt.G/2023/PN Blb. This Thesis using doctirinal legal research utilizing secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed explanatory through a qualitative approach. the result of this Thesis reveal that legal protection for Kohir Owners, regarding the issuance of ownership certificates over the Kohir owner as analyzed in the Bale Bandung District Court Decision Number 43/Pdt.G/2023/PN Blb, can be established through both written and non-written evidence, witness testimonies, and physical possession of the land. For the fulfillment of legal protection and to ensure legal certainty, Kohir land must be registered the land within 5 (five) years from the enactment of Goverment Regulation Number 18 of 2021. Camat as temporary PPAT, may be held accountable through civil and criminal liabillity for defective and nullified Sale and Purchase Deeds that give rise to Kohir land disputes among the parties. Recommendations that can be given is for the National Land Office to enhance supervision and impose stricter sanctions on Camat as temporary PPAT, as well as ensuring an equitable distribution of PPAT in Indonesia.
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Program Studi/Departemen/Fakultas di UI yaitu yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan tahun
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangMega Junia Erliyandi, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikx, 84 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-April2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind