700 Entri Tambahan Nama Orang | Ghunarsa Sujatnika, supervisor; Nur Widyastanti, supervisor; Ryan Muthiara Wasti, examiner; Mohammad Novrizal, examiner; Yunani Abiyoso, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
504 Catatan Bibliografi | pages 77-82 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
049 No. Barkod | 14-25-07721737 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 14-25-07721737 |
653 Kata Kunci | organisasi kemasyarakatan; due process of law; pembubaran |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Proses Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia: Studi Kasus Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) = The Principle of Due Process of Law in The Process of Dissolution of Civil Society Organization in Indonesia: Case Study on the Dissolution of Front Pembela Islam (FPI) |
650 Subyek Topik | Due process of law -- Indonesia |
264c Tahun Terbit | 2025 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Mei 2025 |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia dan hak konstitusional untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Dengan demikian, segala pengaturan mengenai ormas seharusnya memenuhi prinsip due process of law, untuk dapat menjamin proses-proses hukum tersebut dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, penelitian dengan metode doktrinal ini membahas perkembangan dan penerapan prinsip due process of law dalam proses pembubaran ormas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, penulis menemukan bahwa penerapan prinsip due process of law dalam proses pembubaran ormas di Indonesia telah mengalami penurunan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur proses pembubaran ormas melalui pengadilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 justru memiliki kesamaan dengan Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang memberikan Pemerintah Indonesia kewenangan total dalam proses pembubaran ormas. Pengaturan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya ciri-ciri fundamental prinsip due process of law dan membuka kesempatan terjadinya proses hukum yang tidak adil dan sewenang-wenang.
......Civil Society Organizations are one form of implementation of human rights and constitutional rights to assemble, associate, and express opinions. Thus, all arrangements regarding Civil Society Organizations should fulfill the principle of due process of law, in order to ensure that legal processes are carried out fairly and not arbitrarily. Therefore, this doctrinal research discusses the development and application of the principle of due process of law in the process of dissolution of Civil Society Organizations as regulated in Indonesian legislation. Based on the analysis of the dissolution process of the Islamic Defenders Front (FPI) organization conducted under Law Number 16 of 2017, the author finds that the standard process of dissolving Civil Society Organizations in Indonesia has decreased when viewed from the perspective of due process of law. Unlike Law No. 17 of 2013, which regulates the process of dissolving Civil Society Organizations through the courts, Law No. 16 of 2017 is similar to Staatsblad 1870 No. 64 and Law No. 8 of 1985, which gives the Government of Indonesia total authority in the process of Civil Society Organizations. This arrangement does not fulfill the fundamental characteristics of the principle of due process of law and opens up opportunities for unfair and arbitrary legal proceedings. |
090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan tahun |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
100 Entri Utama Nama Orang | Muhammad Farhan Dwi Nanda, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | x, 82 pages : illustration |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Mei 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | ind |