001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangArie Afriansyah, supervisor; Allagan, Tiurma Mangihut Pitta, examiner; Hadi Rahmat Purnama, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-13624615
504 Catatan Bibliografipages 91-98
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit;Deposit;Deposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-13624615
653 Kata Kuncisubsidi perikanan; afs; keanggotaan; instrumen penerimaan
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaUrgensi Keanggotaan Indonesia Dalam Agreement on Fisheries Subsidies = Urgency of Indonesia's Membership in the Agreement on Fisheries Subsidies
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikFisheries subsidies--Law and legislation; Fishery management, International; World Trade Organization
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPerjanjian multilateral dibawah naungan WTO yakni Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) telah disepakati ditahun 2022. Perjanjian ini melarang negara-negara untuk memberikan subsidi terhadap kegiatan perikanan yang berbahaya. Meskipun memiliki konsep single undertaking, Perjanjian WTO tetap mewajibkan anggotanya secara resmi menerima protokol AFS dengan menyerahkan instrumen penerimaan. Sebagai salah satu negara maritim terbesar didunia, Indonesia menjadikan nelayan kecil sebagai aktor utama industri perikanan dengan ketergantungan subsidi dari pemerintah. Penelitian ini ditulis untuk mencari tau mengenai kepentingan keanggotaan Indonesia dalam memberikan instrumen penerimaannya terhadap keberlakuan AFS berdasarkan kemampuan industri perikanan dan lingkungan maritim nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan teori distributive of justice sebagai kerangka teori penelitian. ......The multilateral agreement under the WTO, namely the Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), was agreed in 2022. This agreement prohibits countries from providing subsidies for dangerous fishing activities. Despite having a single undertaking concept, the WTO Agreement still requires its members to officially accept the AFS protocol by submitting a Letter of acceptance. As one of the largest maritime countries in the world, Indonesia makes small fishermen the main actors in the fishing industry with a dependence on subsidies from the government. This study was written to find out about the interests of Indonesia's membership in providing its acceptance instrument for the validity of the AFS based on the capabilities of the Indonesian national fishing industry and maritime environment. The research method used is the doctrinal research method with the theory of distributive justice as the theoretical framework for the research.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangIda Nur Azizah, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxi, 98 pages : illustration
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-Mei2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind