700 Entri Tambahan Nama OrangAritonang, Parulian Paidi, supervisor; Ahmad Madison, supervisor; Teddy Anggoro, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner; Irham Virdi, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografipages 73-76
852 LokasiPerpustakaan UI
049 No. Barkod14-25-90580118
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk14-25-90580118
653 Kata Kuncikepastian hukum; perlindungan hukum; PKPU; kreditor; PT Pembangunan Perumahan
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaAnalisis Yuridis Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Dalam Pencabutan PKPU pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Mks = Juridical Analysis of the Court's Relative Competence in Providing Legal Protection to Creditors in the Revocation of PKPU in Decision No. 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS
650 Subyek TopikLegal certainty
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Mei 2025
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPKPU merupakan lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitor maupun kreditor. Asas kepastian hukum tercermin dalam pengaturan kompetensi relatif dari setiap Pengadilan Niaga untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan kepailitan dan PKPU. Sementara itu, asas perlindungan hukum diwujudkan melalui prosedur yang menjamin hak-hak para pihak, tercermin prosedur pencabutan PKPU yang mewajibkan pemanggilan debitor, kreditor, dan pengurus. Kedua asas ini menjadi jiwa dari UU K-PKPU untuk dapat menjadi lembaga penyelesaian perkara pembayaran utang yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam tulisan ini, Penulis menganalisis penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS terhadap PT Pembangunan Perumahan (persero). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, Penulis menarik kesimpulan bahwa permohonan PKPU yang diajukan pada putusan tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum karena Pengadilan Niaga Makassar tidak memiliki kompetensi relatif. Di lain sisi, pencabutan PKPU terhadap PT PP telah sesuai dengan asas perlindungan hukum, mengingat Majelis Hakim telah melakukan prosedur pencabutan PKPU sesuai dengan Pasal 279 UU K-PKPU dan pencabutan PKPU telah disetujui oleh mayoritas kreditor. ......PKPU is a legal institution designed to resolve debt payment disputes, providing both debtors and creditors with legal certainty and protection. The principle of legal certainty is reflected in K-PKPU Law through the relative jurisdiction of each Commercial Court to receive, examine, and adjudicate bankruptcy and PKPU petitions. Meanwhile, the principle of legal protection is realized through procedures that guarantee the rights of all parties, as evidenced by the PKPU revocation procedure that mandates the summoning of debtors, creditors, and trustees. These two principles form the core of the K-PKPU Law to serve as a reliable and trustworthy debt resolution institution for the Indonesian people. In this paper, the author analyzes the application of the principles of legal certainty and legal protection in the Makassar Commercial Court Decision Number 9/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS against PT Pembangunan Perumahan (Persero). With doctrinal research method with a conceptual approach, the author concludes that the PKPU petition filed in the aforementioned decision does not meet the principle of legal certainty because the Makassar Commercial Court does not have relative jurisdiction. Conversely, the revocation of the PKPU against PT PP is in accordance with the principle of legal protection, considering that the panel of judges has carried out the PKPU revocation procedure in accordance with Article 279 of the K-PKPU Law, and the revocation of the PKPU has been approved by the majority of creditors.
090 No. Panggil SetempatS-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangAngelica Catherine Edelweis, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikx, 76 pages
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Mei 2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaSkripsi
041 Kode Bahasaind