700 Entri Tambahan Nama OrangHenny Marlyna, supervisor; Zahrashafa Putri Mahardika, supervisor; Edmon Makarim, examiner; Angga Priancha, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
504 Catatan Bibliografipages 95-107
852 LokasiPerpustakaan UI
049 No. Barkod14-25-69370913
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk14-25-69370913
653 Kata Kunciprivasi anak; children?s privacy; hak atas privasi; rights of privacy; jaminan usia; age assurance; penyelenggaraan sistem elektronik; electronic systems; penyelenggara sistem elektronik lingkup priva; private electronic system providers
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaPelindungan Hak atas Privasi Anak berdasarkan Konsep Jaminan Usia (Age Assurance) dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia = The Protection of Children's Privacy Rights through Age Assurance in Private Sector Electronic Systems in Indonesia
650 Subyek TopikChildren's rights
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Mei 2025
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariKasus pelanggaran terhadap hak atas privasi anak rentan terjadi akibat pengaksesan layanan, produk, dan fitur yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik, terkhususnya di lingkup privat, tidak sesuai dengan usia mereka. Konsep jaminan usia merupakan langkah alternatif untuk melindungi hak atas privasi anak dengan mengidentifikasi usia pengguna melalui deklarasi diri, estimasi usia, dan/atau verifikasi usia. Penerapan jaminan usia juga harus memperhatikan risiko pengguna sesuai dengan ketentuan pelindungan privasi, termasuk data pribadi. Melalui penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis penerapan jaminan usia dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat di Indonesia. Saat ini, jaminan usia telah diterapkan di luar negeri, seperti Inggris, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Di Indonesia, Pasal 16A UU ITE mengatur jaminan usia sebagai salah satu kewajiban penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dalam melindungi anak. Selain itu, pasal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Namun, saat ini belum ada pengesahan terhadap peraturan pelaksanaan dari kedua peraturan tersebut sehingga penerapannya belum efektif. Akibat kekosongan hukum tersebut, maka perlu adanya pengesahan peraturan pelaksanaan dari UU ITE dan UU PDP mengenai mekanisme, batasan, sanksi dari jaminan usia dan persetujuan orang tua dan/atau wali terverifikasi secara jelas. Selain itu, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, orang tua dan/atau wali juga perlu meningkatkan peran dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak atas privasi anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkup privat di Indonesia. ......Violations of children?s privacy rights are vulnerable due to access to services, products, and features provided by electronic system providers, especially in the private sector, which are not in accordance with their age. The concept of age assurance is one of the alternative measures to protect children?s privacy rights by identifying the age of users through self-declaration, age estimation, and/or age verification. The application of age assurance must also consider the risks to users by the provisions on the protection of privacy rights, including personal data. Through doctrinal legal research, this research analyzes the application of age assurance in the implementation of private electronic systems in Indonesia. Currently, age assurance is also applied overseas, such as the United Kingdom, the European Union, the United States, and Australia. In Indonesia, Article 16A of the ITE Law regulates age assurance as one of the obligations of private sector electronic system providers to protect children. This provision is also linked to the regulations under the PDP Law. However, the absence of implementing regulations for both regulations has hindered effective enforcement. Therefore, there is an urgent need to enact implementing regulations for ITE Law and PDP Law to establish mechanisms, limitations, and sanctions related to age assurance as well as verified parental and/or guardian consent. In addition, the government, private sector electronic system providers, parents and/or guardians also need to improve their roles and responsibilities to protect children?s privacy rights in private sector electronic systems in Indonesia.
090 No. Panggil SetempatS-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumTidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Jurnal Magister Hukum Udayana yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Juni tahun 2025
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangRatih Pancaringdyah, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxii, 107 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaAmiarsih Indah Purwiati-Mei 2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaSkripsi
041 Kode Bahasaind