001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangFully Handayani Ridwan, supervisor; Pulungan, Sofyan, examiner; Mohamad Fajri Mekka Putra, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-18395211
504 Catatan Bibliografipages 74-78
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit;Deposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-18395211
653 Kata Kuncipegawai ppat; vicarious liability; perbuatan melawan hukum
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaBatas Pertanggungjawaban Ppat Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pegawai Kantor Ppat Tanpa Sepengetahuan Ppat Dikaitkan Dengan Teori Vicarious Liability = The Limits Of Land Deed Accountability For Unlawful Acts Committed By Land Deed Employees Without The Land Deed Knowledge In Connection With The Theory Of Vicarious Liability
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikIndependent contractors--Legal status, laws, etc.
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPPAT sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bekerja secara mandiri. Meski diwajibkan bekerja secara mandiri, PPAT tetap mendapat bantuan dari pegawai PPAT yang membantu pekerjaan di kantor PPAT, dan menempatkan PPAT dalam posisi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai PPAT (vicarious liability). Terdapat penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh pegawai PPAT dengan melakukan PMH berupa pembuatan akta palsu tanpa dihadapan PPAT dan tanpa sepengetahuan dari PPAT yang membawa kerugian bagi pihak korban dan kepada PPAT tersebut. Tesis ini merupakan penelitian untuk menganalisa batas pertanggungjawaban dari PPAT atas perbuatan melawan hukum Pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT dikaitkan dengan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT selaku majikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal yang berpusat pada kaidah hukum, yaitu norma dan peraturan perundang-undangan serta didukung bahan sekunder lainnya. Hasil penelitian adalah karena PMH pegawai PPAT tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, maka PPAT hanya bertanggung jawab terbatas pada jabatannya sebagai pejabat umum. Pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai PPAT tanpa sepengetahuan PPAT selaku majikan, bukan menjadi kewajiban PPAT melainkan dari pihak pelaku karena telah memenuhi syarat seseorang dapat dimintakan ganti rugi akibat adanya PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. ......Land Deed Official (PPAT) as the public officials is authorized to create authentic deeds regarding any legal acts. In carrying out their duites and authority, PPAT must work independently. Although, PPAT stil, receives assistance from PPAT employees who helps them with tasks in the PPAT office an as the employer, PPAT is in a position to be held the responsibility for any actions that carried out by their employees (vicarious liability). There have been some cases of unlafwul acts such as the creation of fraudulent deeds by PPAT employees, wihout the presence or knowledge of the PPAT, and bring loss both to the victim and the PPAT as the employer. This research aims to analysing the limits of PPAT responsibility for the unlawful actts that committed by PPAT employees without the knowledge of the PPAT, in connection with Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and the provision of compensation to the party harmed by the unlawful act committed by the PPAT employees without the knowledge of the PPAT. The research results is because the unlawful act that committed by PPAT employees do not fulfil one of the requirements in Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code, PPAT only has limited responsibility to the extent of their position as a public official. The provision of compensation to the party harmed the unlawful act of the PPAT employees without the knowledge of the PPAT, are the perpetrator responsibility, not the PPAT, as they fulfil the requirements for someone to be liable for compensation due to unlafwul acts under Article 1365 of the Civil Code.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangKezia Tiffany Maulina, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxii, 78 pages : illustration
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-juni2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind