001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangAnna Erliyana, supervisor; Sri Laksmi Anindita, examiner; Wahyu Andrianto, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-76121756
504 Catatan Bibliografi
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit;Deposit;Deposit;Deposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-76121756
653 Kata Kuncipengadilan tata usaha; contempt of court; eksekusi
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaUrgensi Contempt Of Court Pada Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Indoensia Sebagai Tindakan Konkrit Penegakan Wibawa, Martabat dan Kehormatan Peradilan (Studi Kewenangan Judge Rapporteur Pada Peradilan Administrasi) = The Urgency of Contempt of Court in the Execution of State Administrative Court Decisions That Have Permanent Legal Force in Indonesia as a Concrete Measure of Upholding the Authority, Dignity and Honor of the Judiciary (Study of the Authority of the Judgement)
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikContempt of court--Indonesia.; Administrative courts; Judicial power; Rule of law
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU PERATUN 51/2009), masih sarat tantangan dan problematika yang tak kunjung tuntas. Perwujudan cita-cita sebagai Negara Hukum yang tertuang dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 saat ini tercermin dari pelaksanaan Peradilan TUN dimana putusannya seringkali diperhadapkan dengan ketidakpatuhan Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van bewijsde). Pranata contempt of court dalam pemahaman sebagai civil contempt of court yang bersifat indirect of court sebagai salah satu peluang dalam mewujudkan kepatuhan Pejabat TUN terhadap putusan Peradilan TUN disamping diperlukan pengembangan mekanisme eksekusi yang hingga saat ini sebatas ?eksekusi administratif? sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (6) UU PERATUN 51/2009. Penelitian ini dilakukan studi kewenangan Judge Rapporteur pada Peradilan TUN Negara Thailand dikolaborasikan dengan kajian data registrasi perkara dari Sistim Informasi Pengendali Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Jakarta dan data eksekusi perkara yang diperoleh dari Kantor Kepaniteraan PERATUN Jakarta, yang dibatasi pada rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Berikut dengan contoh-contoh eksekusi kasus yang disajikan berisi problematika peradilan yang berkembang bahwa putusan PERATUN seringkali diuji kembali melalui peradilan perdata oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan khususnya dalam sengketa hak kepemilikan atas tanah. Penelitian ini diharapkan memberikan wacana baru terhadap perkembangan kondisi PERATUN di Indonesia saat ini dan menjadi sumbangsih terhadap perlembangan regulasi hukum terkait. ......Implementation of the execution of decisions of the State Administrative Court (TUN) as regulated in the provisions of Article 116 of Law of the Republic of Indonesia Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts (hereinafter referred to as PERATUN Law 51/2009), is still full of unresolved challenges and problems. The realization of the ideals of a rule of law as stated in the state constitution, the 1945 Constitution, is currently reflected in the implementation of the TUN Judiciary, where decisions are often faced with non-compliance by TUN officials in implementing decisions that have permanent legal force (inkrach van bewijsde). The institution of contempt of court is understood as civil contempt of court which is indirect of court as an opportunity to realize the compliance of TUN Officials with TUN Judicial decisions in addition to the need to develop an execution mechanism which until now is limited to "administrative execution" as regulated in the provisions of Article 116 paragraph (6) PERATUN Law 51/2009. This research was conducted through a study of the authority of the Judge Rapporteur at the Thai State Administrative Court in collaboration with a study of case registration data from the Case Control Information System (SIPP) of the Jakarta State Administrative Court (PERATUN) and case execution data obtained from the Jakarta Administrative Court Registrar's Office, which was limited to time span from 2018 to 2023. Following are examples of case executions presented which contain growing judicial problems, where PERATUN decisions are often re-examined through civil court by parties. who are dissatisfied with the decision, especially regarding land disputes. It is hoped that this research will provide new discourse on the current development of PERATUN conditions in Indonesia and contribute to the development of related legal regulations.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangYuliana Rosalita Kurniawaty, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikx, 107 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-juni2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind