| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Qurrata Ayuni, supervisor; Mohammad Novrizal, supervisor; Fatmawati, examiner; Satya Arinanto, examiner; Fitra Arsil, examiner |
| 001 Hak Akses (open/membership) | membership |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
| 504 Catatan Bibliografi | pages 105-111 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI |
| 049 No. Barkod | 15-25-21068360 |
| 338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
| 903 Stock Opname | |
| 534 Catatan Versi Asli | |
| Tahun Buka Akses | 2025 |
| 053 No. Induk | 15-25-21068360 |
| 653 Kata Kunci | pembentukan fraksi; ambang batas parlemen; demokrasi |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Gagasan Ambang Batas Pembentukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Dan Implikasinya Bagi Demokratisasi Di Indonesia = The Idea On Threshold Of Parliamentary Groups Formation In The Indonesian House Of Representatives And Its Implications For Democratization |
| 650 Subyek Topik | Political parties?Indonesia; Proportional representation; Legislative bodiesa; Democratization; Representative government and representation; Parliamentary government; Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat?Rules and practice |
| 264c Tahun Terbit | 2025 |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang dimaknai di Indonesia sebagai salah satu solusi untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, dalam praktiknya justru dapat menjadi penyebab atas hilangnya representasi suara masyarakat, dengan terlalu banyak terbuangnya suara hasil pemilu. Hal ini disebabkan terutama karena penetapan angka ambang batas yang terlalu tinggi, sehingga menghasilkan penghitungan suara dan kursi yang tidak proporsional. Berangkat dari persoalan tersebut, penulis berpendapat, bahwa tidaklah perlu ada upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena sesungguhnya, secara institusional, partai politik bukanlah bagian langsung dari organisasi DPR. Sebenarnya, yang perlu disederhanakan adalah jumlah fraksi di DPR, karena yang menjadi bagian dari organisasi DPR adalah fraksi, sebagai cara untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam organsisasi DPR. Arah penelitian ini ditujukan dalam rangka menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang lebih proporsional dan representatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat di Indonesia yang sangat majemuk. Dengan metode penelitian doktrinal, penelitian ini bertujuan untuk menggagas pengaturan dengan model yang baru dalam pembentukan fraksi di DPR, agar tercipta inklusivitas yang optimal dalam pembentukan fraksi di DPR dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan representasi yang lebih adil. Berdasarkan perbandingan terhadap parlemen di 8 negara, ditemukan bahwa DPR adalah institusi parlemen yang tidak mengatur syarat minimal atau ambang batas pembentukan fraksi. Namun demikian, dalam berbagai teori lembaga perwakilan rakyat, tidaklah ada metode pengaturan secara umum tentang bagaimana menetapkan syarat minimal ataupun ambang batas bagi membentuk fraksi dalam suatu institusi parlemen. Sehingga, bisa berbeda-beda penerapannya antara organisasi parlemen di berbagai belahan dunia, khususnya di negara yang menjadi objek perbandingan dalam tesis ini.
......The parliamentary threshold, which is interpreted in Indonesia as one of the solutions to simplify the number of political parties in parliament, in practice can actually be the cause of the loss of representation of people's voices, with too many wasted votes. This is mainly due to the setting of a threshold number that is too high, resulting in a disproportionate vote and seat count. The author argues that there is no need to simplify the number of political parties that can gain seats in the House of Representatives (DPR), because institutionally, political parties are not a direct part of the DPR organization. In fact, what needs to be simplified is the number of factions in the DPR, because what is part of the DPR organization are the factions, as a way to simplify the decision-making process within the DPR organization. This research is aimed at creating a more proportional and representative institution that articulates the interests of the people in Indonesia, which is very pluralistic. Using a doctrinal research method, this study aims to propose a new model for the formation of factions in the DPR, in order to create optimal inclusiveness in the formation of factions in the DPR in order to realize democracy in Indonesia with fairer representation. Based on a comparison of parliaments in 8 countries, it was found that the DPR is the only parliamentary institution that does not set minimum requirements or thresholds for the formation of factions. However, in various theories of representative institutions, there is no general method of setting minimum requirements or thresholds for forming factions in a parliamentary institution. Thus, its application can vary between parliamentary organizations in various parts of the world, especially in the country that is the object of comparison in this thesis. |
| 090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
| 337 Media Type | computer (rdamedia) |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Hukum |
| 100 Entri Utama Nama Orang | M. Minanurrochman, author |
| 264a Kota Terbit | Jakarta |
| 300 Deskripsi Fisik | xiii, 111 pages : illustration |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | tanti-juni2025 |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
| 041 Kode Bahasa | ind |