| 001 Hak Akses (open/membership) | membership |
| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Fully Handayani Ridwan, supervisor; Pulungan, Sofyan, examiner; Mohamad Fajri Mekka Putra, examiner |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Hukum Universitas Indonesia |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Hukum |
| 504 Catatan Bibliografi | pages 69-71 |
| 049 No. Barkod | 15-25-92878358 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI |
| 338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit;Deposit |
| 903 Stock Opname | |
| 534 Catatan Versi Asli | |
| Tahun Buka Akses | 2025 |
| 053 No. Induk | 15-25-92878358 |
| 653 Kata Kunci | ppat; pemegang protokol; pembatalan; akta jual beli |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Pembatalan Akta Jual Beli Yang Disimpan Oleh Pemegang Protokol PPAT Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pdg) = Cancellation of The Deed of Purchase Kepy by The PPAT Protocol Holder Through a Court Decision (Study of Padang District Court Judgement Number 40/Pdt.G/2022/PN Pdg) |
| 264c Tahun Terbit | 2025 |
| 650 Subyek Topik | Land titles--Registration and transfer; Deeds; Real property; Court decisions and opinions |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat publik dalam hal membuat akta autentik sebagai alat bukti, seorang PPAT juga diwajibkan untuk menyimpan dan memelihara dokumen protokol PPAT. Selain berkewajiban untuk menyimpan, seorang PPAT juga diwajibkan untuk menyerahkan protokol miliknya kepada PPAT lain untuk disimpan apabila telah habis masa jabatannya atau telah meninggal dunia. Dengan adanya peralihan protokol dari pemberi protokol kepada PPAT penerima protokol menyebabkan terjadinya peralihan tanggung jawab terhadap protokol akta tersebut. Namun peralihan tanggung jawab yang dimaksud tidak meliputi isi akta, sebab pemegang protokol hanya ditugaskan untuk menyimpan akta yang dibuat oleh PPAT sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan seorang pemegang protokol PPAT ditarik menjadi pihak dalam gugatan terhadap protokol akta yang disimpannya. Penelitian ini menganalisis peranan pemegang protokol PPAT dalam pembatalan Akta Jual Beli pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Pdg dan akibat hukum dari pembatalan akta tersebut. Metode penelitian ini adalah doktrinal dengan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.Hasil penelitian ini adalah peran pemegang protokol PPAT terhadap gugatan mengenai akta yang disimpan olehnya hanya terbatas secara administratif yaitu dalam hal membereskan protokol PPAT terhadap daftar akta dan warkah akta. Ditariknya pemegang protokol PPAT sebagai turut tergugat bertujuan untuk melengkapi suatu gugatan agar tidak dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima, serta agar pemegang protokol dapat melaksanakan putusan tersebut. Adapun terhadap pembatalan akta tersebut menjadi batal demi hukum (null and void) sehingga dianggap tidak pernah lahir.
......In carrying out his position as a public official in terms of making authentic deeds as evidence, a PPAT is also required to store and maintain PPAT protocol documents. In addition to being obliged to keep, a PPAT is also required to submit his protocol to another PPAT to be kept if his term of office has expired or has passed away. With the transition of protocol from protocol giver to PPAT protocol recipient, causing a transfer of responsibility for the deed protocol. However, the transfer of responsibility in question does not include the contents of the deed, because the protocol holder is only assigned to keep the deed made by the previous PPAT. However, there is a possibility that a PPAT protocol holder will be withdrawn to a party in a lawsuit against the deed protocol he keeps. This research analyses the role of the PPAT protocol holder in the cancellation of the Deed of Sale and Purchase in the Decision of the Padang District Court Number 40/Pdt.G/2022/PN Pdg and the legal consequences of the cancellation of the deed. This research method is doctrinal with the type of secondary data obtained through literature studies and interviews. The result of this research is that the role of the PPAT protocol holder towards the lawsuit regarding the deeds kept by him is only administratively limited, namely in terms of tidying up the PPAT protocol against the list of deeds and deeds. The withdrawal of the PPAT protocol holder as a co-defonant aims to complete a lawsuit so that it is not considered a formal defect and unacceptable, and so that the protocol holder can implement the judgement. As for the cancellation of the deed, it becomes null and void by law so that it is considered never born. |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
| 090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 337 Media Type | computer (rdamedia) |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Kenotariatan |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Siahaan, Katherine Merryana, author |
| 264a Kota Terbit | Jakarta |
| 300 Deskripsi Fisik | x, 71 pages : illustration |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | tanti-Juni 2025 |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
| 041 Kode Bahasa | ind |