700 Entri Tambahan Nama OrangBono Budi Priambodo, supervisor; Fitriana, supervisor; Siti Hajati Hoesin, examiner; Djarot Dimas Achmad Andaru, examiner
001 Hak Akses (open/membership)membership
336 Content Typetext (rdacontent)
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
852 LokasiPerpustakaan UI
504 Catatan Bibliografipages 83-86
049 No. Barkod14-25-05841716
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk14-25-05841716
653 Kata Kuncinotifications; layoff; fulfillment of rights
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaPeran Pemerintah bagi Pekerja Atas Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Adanya Notice Period: (Studi Kasus Pada Perusahaan ABC) = The Government’s Role in Termination of Employment (PHK) Without a Notice Period (ABC Company Case Study)
650 Subyek TopikLaw -- Indonesia; Termination employment; Labor law -- Indonesia
264c Tahun Terbit2025
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar KerjaSugiarti-Mei-2025
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenelitian ini menganalisis bagaimana upaya penyelesaian dan peran pemerintah apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tanpa kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pemberitahuan pemberhentian (notice period). Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perkembangan ketentuan prosedur pemutusan hubungan kerja berdasarkan Hukum Indonesia dan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan kasus media perusahaan ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi tanpa adanya kepatuan terhadap ketentua prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan minimal 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan tersebut efektif, namun banyak perusahaan tidak mematuhi sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penulis memberikan gagasan untuk melakukan pengawasan yang lebih kuat terhadap perusahaan untuk lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kompensasi terkait pelanggaran yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki pekerja. ......This research analyzes how settlement efforts and the role of the government function in cases of employment termination that violate legal provisions, particularly the notice period requirement. The research employs a doctrinal research method. The author describes and analyzes two key issues: the development of employment termination procedures based on Indonesian law and the implementation of these procedures by employers, as exemplified by a media case involving ABC Company. The study's findings reveal that employment termination often occurs without following established legal procedures. According to these procedures, employers must provide at least 14 (fourteen) days' notice before termination takes effect. However, many companies fail to comply with this requirement, leading to a loss of workers' rights. Consequently, the author proposes strengthening company oversight to ensure greater attention to and compliance with applicable laws and regulations. Additionally, the author suggests providing compensation for violations to uphold workers' rights.
090 No. Panggil SetempatS-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangAghitsnaa Damarizq Arafani, author
264a Kota TerbitDepok
300 Deskripsi Fisikxii, 86 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar KerjaSugiarti-Mei-2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaSkripsi
041 Kode Bahasaind