001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangTri Hayati, supervisor; Hari Prasetiyo, supervisor
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-29434610
504 Catatan Bibliografipages 123-130
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit;Deposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-29434610
653 Kata Kuncirekonstruksi; good governance; maladministrasi
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaRekonsktrusi Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) terhadap Pencegahan Tindakan Maladministrasi yang Berakibat Tindak Pidana Korupsi = Reconstruction of Good Governance Efforts to Prevent Maladministration Which Result in Criminal Acts of Corruption
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikGood Governance; Administrative responsibility; Public administration--Moral and ethical aspects
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPenulisan ini menganalisis rekonstruksi upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terhadap pencegahan tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini membahas mengenai teori good governance di Indonesia serta regulasi yang diatur di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian membahas pencegahan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan membahas mengenai upaya hukum terjadinya tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah berupa reformasi birokrasi dan digitalisasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah, penataan peraturan dan tata kelola, dan upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah masih menghadapi beberapa kekurangan seperti lemahnya transparansi dan akuntabilitas, budaya korupsi yang masih mengakar, lemahnya sistem pengawasan, dan kekurangan lainnya yang berakibat masih marak terjadinya maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi dan penulis juga memfokuskan pada pembahasan mengenai rekonstruksi terbaik untuk mencegah tindakan maldministrasi dan didukung dengan solusi lain yang baru dikaitkan dengan perkembangan zaman sehingga dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran dari penulis yaitu para pihak pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan melakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal sehingga mengurangi celah penyalahgunaan wewenang. ......This paper analyzes the reconstruction of good governance efforts to prevent maladministration that results in corruption. This paper discusses the theory of good governance in Indonesia and regulations regulated in Indonesia such as in Law Number 30 of 2014 and other laws and regulations, then discusses the prevention of maladministration carried out by the government, and discusses legal efforts for maladministration that results in corruption. That in this study the author focuses on legal efforts that have been made by the government in the form of bureaucratic reform and digitalization, strengthening the government's internal supervisory apparatus, structuring regulations and governance, and other efforts that have been made by the government still face several shortcomings such as weak transparency and accountability, a culture of corruption that is still deep-rooted, a weak supervisory system, and other shortcomings that result in the still widespread occurrence of maladministration that results in corruption and the author also focuses on discussing the best reconstruction to prevent maladministration and is supported by other new solutions that are related to developments in the era so that they can be more optimal. Based on the research results, the author suggests that government parties need to increase transparency and accountability and strengthen internal and external supervision to reduce loopholes for abuse of authority.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
337 Media Typecomputer (rdamedia)
d-Entri Tambahan Nama Orang
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangPasaribu, Yulinar Havsa, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisik130 pages : illustration
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-juli2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind