001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Rus`an Nasrudin, supervisor; Ardi, examiner; Chaikal Nuryakin, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
049 No. Barkod | 15-25-57943016 |
504 Catatan Bibliografi | pages 67-71 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit;Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 15-25-57943016 |
653 Kata Kunci | kebijakan berbasis tempat; daerah tertinggal; penyampaian pelayanan publik; difference-in-differences |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI eng rda |
245 Judul Utama | Does the Stipulation of Lagging Region Status Improve Public Service Delivery? Evidence from Indonesia = Apakah Penetapan Status Tertinggal pada Suatu Wilayah Berdampak pada Peningkatan Penyampaian Pelayanan Publik? Bukti Empiris di Indonesia |
264c Tahun Terbit | 2025 |
650 Subyek Topik | Municipal services--Indonesia; Regional disparities; Underdeveloped areas; Economic development projects |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penerapan kebijakan berbasis tempat melalui penetapan status daerah tertinggal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Meskipun telah diterapkan sejak tahun 2005, masih terdapat kesenjangan penyampaian pelayanan publik khususnya pada aspek infrastruktur dasar. Penelitian ini menguji dampak dari penetapan status daerah tertinggal terhadap peningkatan akses kebutuhan dasar rumah tangga yakni air bersih, listrik, dan sanitasi aman. Dengan menggunakan metode terbaru heterogeneity-robust difference-in-differences terhadap data panel tahun 2001-2022, efek kausal perbedaan dampak sebelum dan setelah adanya kebijakan dapat diukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tertinggal berdampak signifikan dalam meningkatkan akses listrik rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan ini karena dua variabel yang seharusnya dapat dikendalikan lebih leluasa oleh pemerintah daerah masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi aksesibilitas wilayah menjadi faktor perantara yang berperan dalam peningkatan penyampaian pelayanan publik di daerah tertinggal ini. Penetapan status daerah tertinggal dapat berdampak pada peningakatan akses jalan yang selanjutnya berkorelasi dengan peningkatan penerimaan pelayanan publik, khususnya pada akses listrik rumah tangga.
......The implementation of place-based policy through the stipulation of lagging region status is one of the government's efforts to reduce development disparities between regions. Although it has been implemented since 2005, there are still disparities in public service delivery, particularly in the aspect of basic infrastructure. This study examines the impact of lagging region status stipulation on increasing households? access to basic needs, specifically clean water, electricity, and safe sanitation. By employing the latest heterogeneity-robust difference-in-differences method on panel data from 2001-2022, the causal effect of the difference in impact before and after the policy can be measured. The results show that the stipulation of lagging region status has a significant impact on increasing households? access to electricity. However, the policy has not yet produced a significant impact on improving access to clean water and safe sanitation in lagging regions. This indicates that the role of local governments in implementing this policy has not been optimal, as two variables that should be more easily controlled by local governments have not yet shown significant results. Regional accessibility also plays an important role in improving public service delivery in these lagging regions. Stipulating a region as "lagging" can lead to improved road access, which in turn is correlated with increased public service delivery, especially in households? access to electricity. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu Journal of Urban Affairs yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Desember tahun 2025 |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan |
100 Entri Utama Nama Orang | Muhammad Sultan Nurriza, author |
264a Kota Terbit | Jakarta |
300 Deskripsi Fisik | xiii, 71 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | tanti-juli2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | eng |