001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangArman Nefi, supervisor; Daly Erni, examiner; Ratih Lestarini, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-49162874
504 Catatan Bibliografi
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan KoleksiDeposit;Deposit;Deposit;Deposit
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
Tahun Buka Akses2025
053 No. Induk15-25-49162874
653 Kata Kuncidana pensiun lembaga keuangan; financial institution pension funds; pengelolaan aset; asset management; implikasi hukum; legal implications
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaLarangan Bagi Dana Pensiun Untuk Mengalihkan Pengelolaan Aset Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan = Prohibition for Pension Funds to Delegate Asset Management to Third Parties Based on Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Services Sector for Corporate Financial Institution Pension Funds
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikPension trusts--Law and legislation; Asset management accounts; Financial services industry--Law and legislation
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariLarangan pengalihan pengelolaan aset Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan signifikan dalam pengaturan dana pensiun di Indonesia. Sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengelolaan aset DPLK dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti manajer investasi. Namun, larangan ini mengharuskan DPLK mengelola aset secara langsung, yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana. Adapun latar belakang pengaturan tersebut dilandasi oleh perlunya memastikan keamanan investasi dana pensiun, perlindungan peserta, serta mendorong tata kelola yang lebih baik. Kebijakan ini menimbulkan beberapa persoalan utama, antara lain terkait perbedaan pengaturan pengelolaan aset DPLK sebelum dan sesudah UU P2SK, serta implikasi hukum dari pelarangan ini terhadap pihak ketiga dan peserta dana pensiun. Dengan pengaturan baru ini, muncul tantangan bagi DPLK untuk meningkatkan kompetensi internal dalam pengelolaan investasi yang sebelumnya dikelola pihak ketiga. Selain itu, larangan ini juga menuntut perubahan mekanisme hubungan antara DPLK, manajer investasi, dan peserta. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah yang diajukan, yakni pertama, bagaimana perubahan pengaturan pengelolaan aset DPLK setelah UU P2SK, dan kedua, apa saja implikasi hukum terhadap pelarangan pengalihan pengelolaan aset tersebut. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami secara komprehensif dinamika regulasi dana pensiun di Indonesia serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap keberlanjutan pengelolaan dana pensiun. ......The prohibition of transferring the management of assets of Financial Institution Pension Funds (Dana Pensiun Lembaga Keuangan, or DPLK) to third parties, as stipulated in Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), has brought significant changes to the regulation of pension funds in Indonesia. Prior to the enactment of UU P2SK, DPLK asset management was carried out through collaboration with third parties, such as investment managers. However, this prohibition requires DPLK to manage assets directly, aiming to enhance accountability and efficiency in fund management. The background of this regulation is based on the necessity to ensure the security of pension fund investments, protect participants, and promote better governance. This policy raises several key issues, including differences in the regulatory framework for DPLK asset management before and after the implementation of UU P2SK, as well as the legal implications of this prohibition for third parties and pension fund participants. With this new regulation, DPLKs face challenges in improving internal competencies for managing investments that were previously handled by third parties. Moreover, the prohibition also demands changes in the relationship mechanisms between DPLKs, investment managers, and participants. This study aims to address the proposed research problems, namely, first, how the regulatory framework for DPLK asset management has changed following UU P2SK, and second, what legal implications arise from the prohibition on transferring asset management. Therefore, this study is essential to comprehensively understand the dynamics of pension fund regulations in Indonesia and their implications for the sustainability of pension fund management.
904b Pemeriksa Lembar Kerja
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan UmumDapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja.
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiIlmu Hukum
100 Entri Utama Nama OrangAlifrian Fajri Aryuanda, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisik102 pages : illustration
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-Agustus2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind