001 Hak Akses (open/membership)membership
700 Entri Tambahan Nama OrangAntarin Prasanthi Sigit, supervisor; I Made Pria Dharsana, supervisor; Sri Laksmi Anindita, examiner; Alwesius, examiner
336 Content Typetext (rdacontent)
264b Nama PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia
710 Entri Tambahan Badan KorporasiUniversitas Indonesia. Fakultas Hukum
049 No. Barkod15-25-78807998
504 Catatan Bibliografipages 85-89
852 LokasiPerpustakaan UI
338 Carrier Typeonline resource (rdacarrier)
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi
903 Stock Opname
534 Catatan Versi Asli
053 No. Induk15-25-78807998
Tahun Buka Akses
653 Kata Kunciperjanjian pengikatan jual beli; perbuatan melawan hukum; pelindungan hukum
040 Sumber PengataloganLibUI ind rda
245 Judul UtamaJual Beli dengan Objek Tanah yang memuat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Simulasi Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang Tidak Didasarkan pada Iktikad Baik dari Penjual) = Sale and Purchase of Land Containing Unlawful Acts (A Simulation Study on the Creation of a Fully Paid Sale and Purchase Binding Agreement Not Based on the Seller's Good Faith
264c Tahun Terbit2025
650 Subyek TopikReal property; Sales?Law and legislation?Indonesia; Competition, Unfair; Good faith (Law)--Indonesia
850 Lembaga PemilikUniversitas Indonesia
904b Pemeriksa Lembar Kerja
520 Ringkasan/Abstrak/IntisariPerjanjian yang memuat kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih harus didasarkan pada iktikad baik sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Demikian pula halnya perjanjian jual beli dengan objek tanah. Pentingnya penerapan iktikad baik dalam jual beli dimaksudkan untuk menghindari kerugian karena adanya Perbuatan Melawan Hukum. Namun kenyataannya masih sering dijumpai sengketa jual beli tanah karena ketiadaan iktikad baik dan bahkan memuat Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu kasus semacam itu terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 304 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan kasus tersebut sebagai contoh untuk disimulasikan karena dalam kasus a quo dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang memuat Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada ketiadaan iktikad baik penjual. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang status kepemilikan objek hak atas tanah yang dilakukan penjualan kembali dengan PPJB lunas serta pelindungan hukum bagi para pembeli dalam jual beli yang dalam kenyataannya memuat Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa status kepemilikan objek hak atas tanah melalui jual beli dengan dibuatnya PPJB lunas menjadi lebih kuat karena didasarkan pada iktikad baik. Dalam hal ini PPJB lunas dapat digunakan sebagai alat bukti yang lebih sempurna dari pada jual beli dibawah tangan dengan bukti kwitansi yang dilakukan sebelumnya. Adapun berkenaan dengan pelindungan hukum bagi pembeli beriktikad baik, secara preventif didapatkan dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara represif semestinya dapat diperoleh melalui putusan pengadilan yang memberikan pertimbangan hukum yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. ......The agreement between two or more parties in a contract must be based on good faith, as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. This principle also applies to sale and purchase agreements with land as the object. The importance of implementing good faith in such transactions is to avoid losses resulting from acts contrary to the law. However, disputes over land sale and purchase transactions due to the absence of good faith and even the inclusion of unlawful acts are still frequently encountered. One such case is reflected in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 304 K/PDT/2021. This research uses that case as an example for simulation, as the case in question involved a Fully Paid Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) that contained unlawful acts due to the seller's lack of good faith. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of a fully paid PPJB with land as the object but involving unlawful acts during its implementation and to examine the legal protection that should be afforded to buyers acting in good faith.
090 No. Panggil SetempatT-pdf
d-Entri Utama Nama Orang
500 Catatan Umum
d-Entri Tambahan Nama Orang
337 Media Typecomputer (rdamedia)
526 Catatan Informasi Program StudiKenotariatan
100 Entri Utama Nama OrangFrendi Sabil, author
264a Kota TerbitJakarta
300 Deskripsi Fisikxi, 89 pages : illustration + appendix
904a Pengisi Lembar Kerjatanti-mei2025
Akses Naskah Ringkas
856 Akses dan Lokasi Elektronik
502 Catatan Jenis KaryaTesis
041 Kode Bahasaind