Skripsi ini membahas mengenai peran Baperki sebagai organisasi sosial politik dari golongan Cina peranakan di Indonesia. Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang menjadi latar belakang berdirinya Baperki. Baperki sejak awal terbentuknya diharapkan dapat memayungi kepentingan golongan Cina di Indonesia, terutama menyangkut masalah kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data terutama difokuskan pada artikel yang terdapat dalam majalah terbitan Baperki, serta sumber sejaman lainnya. Selanjutnya untuk melengkapi data-data tersebut digunakanlah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut yang kemudian disusun secara kronologis sehingga dapat menceritakan peran Baperki. Berdasarkan anggaran dasar Baperki, anggota yang masuk dalam internal Baperki diberikan kebebasan untuk masuk juga dalam partai politik pilihannya masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan Baperki memiliki anggota-anggota dari cabang-cabang Baperki di berbagai daerah yang juga merupakan simpatisan dari partai politik seperti Partindo, PSI dan PKI. Memang setelah terbentuk, Baperki telah mempersiapkan program awal dengan jalan ikut serta dalam pemilihan umum nasional yang diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilihan Urnum tahun 1955 bagi Baperki merupakan suatu ajang untuk menentukan perwakilan golongan Cina yang dapat mewakili mereka dalam lembaga pemerintahan. Baperki ikut serta dalam pemilihan umum dengan daftar calon mereka sendiri tanpa melakukan stembus-accoord dengan partai politik lainnya. Dengan mempelajari aktivitas Baperki, dapat menggambarkan perjuangan golongan Cina peranakan sebagai etnis minoritas yang tergabung di dalamnya untuk mendapatkan persamaan dalam segala bidang. Baperki terutama terus mengkritisi diskriminasi yang dihadapi oleh golongan Cina di Indonesia. Masalah kewarganegaraan menjadi pangkal masalah yang mempengaruhi bidang lainnya. Masalah yang menjadi perhatian utama Baperki selain masalah kewarganegaraan, yaitu yang menyangkut masalah ekonomi dan pendidikan. Ketika masa Demokrasi Terpimpin, Baperki menjadi pendukung kebijakan Presiden Soekarno dengan maksud untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya dalam memperjuangkan kepentingan etnis Cina minoritas. Keputusan tersebut yang kemudian mengakibatkan Baperki berada dalam satu kubu dengan PKI. Paska terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965, Baperki ikut mengalami pembersihan yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan organisasi pendukungnya karena Baperki memiliki kedekatan dengan PKI. Peristiwa tersebut menjadi tanda berakhirnya Baperki sebagai organisasi sosial politik Cina peranakan di Indonesia.