Kebijakan nasional di bidang pendidikan menengah adalah 1) peningkatan akses dan daya tampung, 2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta 3) peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan pendidikan.Sehubungan dengan diberikannya kewenangan sekolah dalam menentukan program kerja dan anggaran pelaksanaan tugas di bidang pendidikan maka perlu dilakukan kontrol terhadap implementasinya. Hal ini perlu untuk menghindari terjadinya ekses yang tidak menunjang tercapainya pengembangan pendidikan itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk : a) memperoleh gambaran dan jawaban, dari masing-masing sekolah sample, apakah terjadi konsistensi antara pola penganggaran yang disusun sekolah dengan komitmen arah pendidikan para stakeholders dan kebutuhan riil sekolah dalam pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, b) menguji keterbacaan serta efektifitas instrumen, terhadap 4 sekolah sample, untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan serta c) memformulasikan instrumen yang lebih efektif untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran, komitmen dan kebutuhan.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :Komitmen program pendidikan dari para stakeholder.Dari empat sekolah sampel penelitian, semua memiliki komitmen yang sama. Berturut-turut adalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah terakhir adalah program peningkatan akses dan daya tampung. Dalam program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan sekolah, pembenahan SDM sebagai elternatif kegiatan yang diprioritaskan. Sedangkan program peningkatan akses dan daya tampung, double shift merupakan alternatif kegiatan yang paling tidak dikehendaki.Kebutuhan riil sekolah.Dari empat sekolah sampel penelitian, tiga sekolah telah terpenuhi kebutuhan utamanya dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan penunjang. Tetapi animo lulusan SLTP yang sangat besar tidak disikapi dengan program peningkatan akses dan daya tampung secara serius. Satu sekolah kurang dapat konsisten dalam pemenuhan kebutuhan rill dan komitmen dari para stakeholders. Konsistensi anggaran sekolah.Dari empat sekolah sampel tiga sekolah mampu melakukan alokasi anggaran cukup konsisten dalam mendukung komitmen para stakeholders, maupun dalam pemenuhan kebutuhan riil. Satu sekolah kurang dapat mengalokasikan anggaran secara konsisten dalam pemenuhan kebutuhan hal ini berkaitan dengan aliran dana ke pihak ketiga, sebagai suatu kewajiban, yang cukup besar jumlahnya.Sumber pendanaan.Dari komitmen para stakeholders, dalam hal pencarian sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program kerja sekolah, diperoleh kesimpulan : 3 sekolah (NE, NN dan SN) harapan utama sumber dana dari pemerintah, kemudian disusul dari siswa dan terakhir berharap dari donatur. Sedangkan 1 sekolah (SE), harapan utama sumber dana dari siswa, disusul dari donatur dan terakhir pemerintah.Instrumen penelitian.Hasil utama dari penelitian ini berupa instrumen perencanaan program dan anggaran sekolah yang riil dan partisipatif, disertai dengan software pengolahan data. Instrumen penelitian terdiri dari tiga jenis : 1) instrumen penjaringan komitmen para stakeholders, 2) form pendataan profil dan kebutuhan riil sekolah, 3) form posting alokasi anggaran sekolah.Rekomendasi.Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Mengaplikasikan instrumen dan software pendukungnya kepada sekolah agar diperoleh hasil berikut :- Bagi sekolah, untuk malakukan evaluasi, sekaligus pedornan arah, terhadap konsistensi antara komitmen arah program pendidikan, kebutuhan riil dan anggaran yang disusun sekolah.- Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam pembinaan sekolah yang bersumber dari para stakeholders di lingkungan sekolah (bottom up).- Masyarakat, sebagai sarana ikut berpartisipasi dan kontrol kepada sekolah dalam penentuan program pendidikan.2. Dalam kapasitas sebagai pembuat standar dan norma, peran pemerintah dalam ikut mengontrol alokasi anggaran sekolah adalah dengan memberikan rambu-rambu terhadap standar pembiayaan yang harus dimunculkan dalam RAPBS.3. Sebagai pertimbangan pengalokasian bantuan (block grant) agar lebih tepat sasaran bagi sekolah.4. Diperlukan uji coba kepada lebih banyak lagi sekolah dengan memperhatikan berbagai keragaman.5. RAPBS diharapkan implementatif dalam pelaksanaan program tahunan sekolah beserta pembiayaannya.